TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar jajaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran di tiga provinsi jelang zikir dan doa bersama yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat (2/12/2016).

Ketiga Provinsi itu adalah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat melalui Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri.Aksi damai 2 Desember 2016 rencananya akan diisi dengan zikir, tausiah, doa bersama, dan ditutup dengan shalat Jumat di silang Monas, Jakarta Pusat.

"Saya menginstruksikan Direktur SatPol PP dan Direktur Pemadam Kebakaran untuk turun ke bawah dan dibuat radiiogram/surat instruksi kepada satpol PP se wilayah DKI dan wiayah Kab/Kota berbatasan dengan DKI(wilayah provinsi Jabar dan provinsi Banten) untuk siaga satu," jelasnya melalui pesan singkat, Jakarta, Kamis (1/12/2016)

Hal itu diinstruksikan olehnya terhitung sejak 1 Desember hingga 3 Desember mendatang dan meminta agar mendukung pengamanan di wilayah masing-masing. Pengamanan, akan dilakukan dengan koordinasi dari komando Mapolda Metro Jaya hingga ke jajaran di bawahnya dan bersifat segera.

Saat aksi nanti, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan mengatakan akan menerjunkan personel bersorban. Polisi bersorban juga diterjunkan saat demo 4 November 2016 lalu.
"Yang dzikir tetap ada, itu kan asmaul husna ada juga," ujar Iriawan.

Iriawan menuturkan, 500 personel polisi bersorban akan diterjunkan dalam aksi damai 2 Desember. Selain melakukan pengamanan, kata Iriawan, personel bersorban itu juga akan mengikuti doa bersama dalam aksi tersebut. "Polisi ada yang ikut shalat. (selain itu) tentunya juga kami melayani dan mengamankan," ucap dia.

Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab mengatakan, aksi tersebut digelar untuk menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sementara itu, ucapan pengamat politik, Boni Hargens, yang menyebut Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang aksi 'Bela Islam Jilid II' pada Jumat (4/11) lalu, telah membuat marah Ketua Umum dan Kader Partai Demokrat.

Sebelumnya, Boni Hargens menuduh aksi 4 November 2016 lalu didanai uang hasil korupsi pemerintahan berkuasa 10 tahun yang lalu. Ini disampaikan di media sosial dan acara diskusi.

"Ini kan, ya sekarang para kader sangat marah yang difitnah pasti tak bisa terima juga dong jadi kami kader Demokrat se-Indonesia tak bisa terima fitnah tak bertanggung jawab ini," ujar Ketua Forum Komunikasi Kader Demokrat Indonesia sekaligus Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi.

Atas dasar dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu, Didi membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya kemarin.

Menurut dia, laporan merupakan hak para kader karena Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai simbol partai diserang kehormatan. Pihaknya tak bisa mendiamkan siapapun pihak melakukan hal tidak bertanggung jawab secara hukum.

"Ini pelaporan kami kader, forum kader Partai Demokrat Indonesia, atas nama forum kader, jadi seluruh kader Demokrat Indonesia yang melaporkan. Karena yang dirugikan ini adalah bukan hanya Ketum, tetapi seluruh kader Demokrat dirugikan oleh hal ini," kata dia.

Di kesempatan itu, dia meminta kepada Boni Hargens supaya dapat membuktikan ucapan terlapor yang mengatakan SBY melakukan korupsi lalu uang korupsi itu digunakan untuk membiayai aksi damai. "Aksi damai difitnah pula sebagai aksi kotor oleh saudara Boni Hargens," tambahnya. (tribunnews/theresia felisiani/glery lazuardi/amriono)