TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Puluhan orang yang mengatasnamakan Tangkap Total Keadilan menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2016).

Unjuk rasa ini menyambut Hari Anti Korupsi se-Dunia pada 9 Desember mendatang sekaligus memberikan dukungan kepada KPK.

"Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi, kami kembali memberikan support kepada KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi," jelas Koordinator Tangkap Total Keadilan, Kurniadi Noor.

Mereka mendesak KPK melanjutkan penanganan kasus-kasus besar yang sempat mangkrak seperti Century, Hambalang, SKK Migas.

Termasuk kasus proyek pengadan KTP berbasis elektronik, kasus lama yang belakangan kembali diperiksa KPK.

"KPK harus periksa dan tangkap orang-orang yang diduga terlibat. Ada Choel Mallarangeng, Ibas. KPK jangan sampai takut memeriksa Ibas hanya karena dia anak Presiden RI ke-6," tegasnya.

Dalam aksi tersebut mereka membentangkan spanduk beruliskan 'Parade rezim SBY tuntaskan kasus korupsi e-KPT' dengan memuat foto Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono' alias Ibas. Ada juga spanduk 'Menolak lupa, dinasti bahaya dinasti korupsi' dan spanduk lainnya bertuliskan "KPK jangan takut, tampil seperti pejuang' yang disertai foto mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Mereka juga membawa poster-poster kecil. Poster tersebut memuat tulisan tangkap Jero Wacik, tangkap Ibas, dan tangkap Choel Mallarangeng.

Lengkap dengan gambar masing-masing nama yang disebut tersebut.

Jero Wacik merupakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dia merupakan narapidana kasus penyalahgunaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan saat ini mendekam di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Sementara pria bernama lengkap Andi Zoelkarnaen Mallarangeng ini merupakan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010-2012. Namun dia belum ditahan.

Sedangkan Ibas hanya disebut-sebut terkait kasus korupsi. Tudingan misalnya disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Putra bungsu SBY tersebut disebutkan misalnya terlibat kasus proyek Hambalang dan proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Soal keterlibatan Ibas ini, sudah ramai-ramai dibantah sebelumnya. Baik oleh elite Partai Demokrat, kuasa hukum, dan juga Ibas sendiri. "1.000 persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas dalam pernyataan pers beberapa waktu lalu.