TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat mengunjungi lokasi kedua terdampak gempa di Perumahan Warga di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pencairan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa Aceh pada 7 Desember lalu.

"Saya perintahkan untuk segera bisa diberikan bantuan keuangannya agar segera bisa dibangun kembali rumah itu sehingga kegiatan di masyarakat juga bisa jalan kembali," ujar Presiden berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan nantinya akan ada proses verifikasi untuk menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan.

"Terutama yang untuk rusak berat sudah diverifikasi, nanti diikuti dengan yang rusak sedang dan ringan dengan verifikasi ini kan juga perlu waktu," ujar Presiden Jokowi.

Selain bantuan keuangan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, Presiden juga memastikan bantuan dalam waktu dekat berupa logistik dan bahan pangan harus segera tersalurkan.

"Semuanya harus segera tersalurkan. Saya ingin hanya ngecek itu saja ke sini dan juga yang dikerjakan oleh PU sudah dimulai belum, sudah dibersihkan belum, itu akan saya cek terus," tutur Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengatakan akan memberikan bantuan keuangan dalam bentuk tabungan yang bisa dimanfaatkan warga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat pasca proses rekonstruksi akibat gempa.

"Tabungannya itu masih di block kalau sudah berkegiatan baru bisa diambil dicairkan di bank," ucap Presiden.

Saat melakukan peninjauan tersebut, Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkesempatan pula menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat gempa.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana antara lain Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khohifah Indar Parawansa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Plt. Gubernur Aceh Soedarmo.