Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo harus membentuk lembaga baru bila memasukkan Politikus Golkar Ade Komarudin kedalam pemerintah. Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, digantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

"Kalau masih punya keinginan masuk pemerintah, posisinya seperti Sutrisno Bachir di KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) ada lembaga lain setingkat itu, " kata Pengamat Politik Igor Dirgantara di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Menurut Igor, jabatan untuk Akom seharusnya telah direncanakan sejak Munaslub Bali. Hal itu terlihat saat Golkar menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. "Kalau Akom dibuatin lembaga investasi, kan Presiden Jokowi support untuk infrastruktur," kata Igor.

Mengenai isu Akom akan menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Igor melihat Akom tidak cocok. Menurut Igor, sosok KSP harus menjebatani parlemen dengan eksekutif.

"Akom agak berat sebelah saat aksi 212. Akom mau menemui demonstran. Posisi Akom terjepit, harusnya presiden yang menemui dan akhirnya menemui," kata Igor.

Igor mengakui Akom secara psikologis memiliki oembawaan yang tenang. Tetapi, Presiden Jokowi melihat fogur lain yang akan masuk ke jajaran eksekutif. Terutama yang membela pemerintahan.

Igor menilai Golkar tidak terpengaruh Akom diberi jabatan atau tidak di pemerintahan. Sebab, ia melihat Golkar sudah dalam posisi nyaman.

"Ketua DPR sudah balik ke Novanto, lalu ada revisi UU MD3, sudah ada kader Golkar di pemerintahan," ujar Igor.