Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai fokus dunia terhadap Aleppo untuk menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata.

Semua negara harusnya mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia.

"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli, Senin (19/12/0/2016).

Menurutnya, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis.

Hal itu untuk menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa Indonesia konsen dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia.

Khususnya terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.

"Inilah dignity atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi multitrack dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.

Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab.

Baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran.

"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," tambah Jazuli.

Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI.

Mereka bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.

Menurutnya, Piagam PBB yang dipedomani bersama seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo.

Mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi Dewan Keamanan PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian.

"Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," kata Jazuli.

Ketiga, secara regional atau kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA).

Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.

Menurut Jazuli Juwaini, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah tersebut akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo.

Serta memperkuat tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

Kata dia, sebagai negara muslim terbesar, didukung mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis.

Bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia.

"Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum (peran dan tanggung jawab) ini," kata Jazuli.