Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan keputusan pemerintah yang membatalkan moratorium ujian nasional.

"FSGI sangat menyayangkan bahwa moratorium Ujian Nasional batal, sehingga Ujian Nasional tetap dilaksanakan dengan sejumlah perbaikan," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti saat dihubungi, Selasa (20/12/2016).

Retno Listyarti mengatakan, Ujian Nasional terbukti tidak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, misalnya fungsi pemetaan Ujian Nasional.

"Fungsi pemetaan Ujian Nasional tidak terlihat yang nyata justru pemetaan ketidakjujuran," ucap Retno Listyarti.

Dikatakan dia, ujian Nasional yang tidak valid jelas tidak mampu memetakan persoalan pendidikan.

Sebelumnya, Setelah melalui dua kali rapat terbatas (ratas) membahas evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan tetap memberlakukan UN.

"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Pramono Anung mengatakan, sejumlah langkah perbaikan yang disiapkan antara lain peningkatan kemampuan guru yang telah disertifikasi sehingga diharapkan adanya evaluasi kinerja para pendidik.

Serta pemberian kisi-kisi nasional terhadap empat mata pelajaran yang diujiankan.

"Sehingga dengan demikian harapannya Ujian Nasional ini bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," ujar Pramono Anung.

Pramono Anung juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi melihat jika UN dihapuskan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan baru.

"Jika UN ini tidak dijalankan, maka bisa menimbulkan kesenjangan baru, antara sekolah bagus dan tidak bagus. Terutama antara Jawa dan luar Jawa," katanya.

"Jangan sampai kemudian sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi baik di negeri ini kembali lagi seperti dulu, hanya anak-anak yang bisa sekolah di Jawa," tambah Pramono Anung.