TKA Ilegal, Komisi III Duga Ada Permainan Oknum Imigrasi
Informasi membanjirnya TKA China karena menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia sehingga melanggar UU Keimigrasian.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub meminta pemerintah membuka data turis serta tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia. Pasalnya, Muslim melihat informasi membanjirnya TKA China karena menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia sehingga melanggar UU Keimigrasian.
"Pebisnis memakai visa turis. Sebulan sekali diperpanjang, dengan langsung ke Singapura atau negara tetangga lainnya, lalu kembali lagi ke Indonesia," kata Muslim ketika dikonfirmasi, Jumat (23/12/2016).
Muslim mengingatkan visa turis tak dapat digunakan untuk bekerja di Indonesia. Berbeda bila TKA memiliki izin resmi bekerja dengan keahlian tertentu di Indonesia.
Politikus PAN itu mengingatkan Kemenkumham yang telah membentuk tim penanganan orang asing. Komisi III DPR juga telah membuat Panitia Kerja (Panja) pengawasan orang asing.
Muslim menduga adanya permainan oknum imigrasi terkait perpanjangan visa turis untuk pekerja asing di Indonesia. "Oknum imgrasi diduga bermain, enggak usah jauh-jauh, PSK (pelerja seks komersial) di diskotik, mereka bukan pekerja tapi turis dan melanggar keimigrasian," kata Muslim.
Sebelumnya, diberitakan, Presiden Joko Widodo pagi ini, Jumat (23/12/2016) membuka acara Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Kawasan Karawang International Industry City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan keraguannya atas informasi bahwa ada jutaan pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia.
"Banyak yang bersuara-bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia sepuluh juta, dua puluh juta itu yang ngitung kapan," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa Informasi yang beredar tersebut tidak sesuai fakta, bahwa nyatanya pekerja Tiongkok yang bekerja di Indonesia jumlahnya tidak mencapai jutaan, hanya puluhan ribu.
"Hitungan kita 21 ribu (tenaga kerja). Sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ucap Presiden Jokowi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.