TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2016, isu kepemimpinan kembali meramaikan DPR.

Pada awal tahun Setya Novanto digantikan Akom. Menjelang akhir tahun pergantian ketua DPR kembali terjadi.

Setya Novanto yang semula sudah mengundurkan diri kembali ke kursi pimpinan sekaligus menggeser Akom, sapaan akrab Ade Komarudin

"Belum selesai dengan keriuhan seputar penggantian tersebut, menyusul muncul keinginan PDIP untuk menuntut jatah kursi pimpinan bagi partainya," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius kepada Tribunnews.com.

Sebagai pemenang pemilu, kata Lucius, PDIP merasa dikebirikan oleh UU MD3 hasil kompromi DPR periode sebelumnya sehingga gagal secara otomatis mendapatkan jatah kursi pimpinan.

Baik dalam kasus kembalinya Novanto maupun permintaan jatah PDIP, nampak bahwa DPR semakin kompromistis.

"Nyaris tak ada suara lain yang berbeda atau menolak keinginan Setnov. Kini nyaris tak ada fraksi yang mengkritisi niat PDIP meminta jatah kursi pimpinan," kata Lucius.

Lucius mengatakan PDIP berhasil mendorong revisi UU MD3 sebagai pintu masuk memuluskan keinginan mereka untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan. Semua fraksi di DPR setuju.

Menurut Lucius hal itu tentu saja berbeda situasinya ketika pada awal periode ini, sebagian besar fraksi begitu ngotot menutup peluang PDIP sebagai pemenang pemilu untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan.

"Dengan situasi tersebut kelihatan bahwa DPR semakin kompromistis. Kembalinya Setnov merupakan awal dari semakin kuatnya arus kompromistis di DPR," kata Lucius.

Ia menilai situasi tersebut mengkhawatirkan. Dengan kuatnya arus kompromi, maka sulit mengharapkan kerja DPR ke depan akan lebih baik. Fungsi kontrol DPR juga Akan dengan mudah menjadi pintu masuk untuk tukar guling kepentingan. 

"DPR akan kehilangan kekritisan berhadapan dengan pemerintah karena ketua DPR nampak menjadi wakil pemerintah. Apalagi jika PDIP sudah berhasil mendapatkan satu kursi pimpinan pasca revisi terbatas UU MD3," kata Lucius.

Lucius memprediksi tahun 2017 tak ada banyak kegaduhan di DPR akibat perebutan kursi, yang ada mereka sibuk berbagi peran dan jatah dalam pembuatan kebijakan.

"DPR memang akan adem tetapi disitulah bencana terjadi. Banyak keputusan diambil atas dasar kompromi dan sangat mungkin transaksional juga," kata Lucius.

Sementara Pengamat Politik Hendri Satrio menilai kinerja DR tidak semakin baik. Terlebih ada kegaduhan pascapergantian tiba-tiba Ketua DPR serta keinginan perombakan terbatas UU MD3

"Sebetulnya tanda-tanda kinerja DPR memburuk dapat dilihat saat putusan MD3 yang dicitrakan menyalahi aturan saat memecat sepihak Ade Komarudin dari kursi Ketua DPR tanpa meminta keterangan Ade Komarudin yang sedang sakit," kata Hendri.

Hendri mengatakan kembalinya Setya Novanto ke kursi DPR yang dicitrakan didukung Jokowi dipersepsikan hanya untuk membuat DPR berpaduan suara layaknya zaman Orde baru.

Ia menilai pembahasan UU MD3 terbatas yang sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) hanya menambah beban kerja DPR yang belum positif dalam menjalankan fungsinya.

"Saya rasa Novanto tidak akan menemui kesulitan saat memimpin DPR karena dirinya didukung Istana dan mayoritas anggotanya mendukung pemerintah," kata Hendri.