Karena tersangkut kasus tersebut, Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dan dia dirotasi menjadi Ketua Fraksi.

Nama Novanto kembali menjadi perbincangan hangat pasca terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada Munaslub yang berlangsung di Bali.

Puncaknya, Partai Golkar mengusulkan Setya Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno DPP Golkar, Senin (21/11/2016).

"Mengembalikan yang kebetulan sekarang dia ketum partai. Ini kan soal wibawa partai saja," kata Korbid DPP Golkar Yorrys Raweyai ketika dihubungi, Senin (21/11/2016).

Yorrys mengatakan pergantian Setya Novanto kepada Ade Komarudin terkait kasus 'Papa Minta Saham'. Yorrys mengatakan adanya dua proses yang berlangsung terkait kasus itu yakni politik melalui MKD DPR.

Kemudian, proses hukum pada bulan Oktober dimana terdapat keputusan MK yang membuat Novanto tak bersalah. Pada tanggal 8 November, Yorrys menuturkan adanya rapat internal untuk mewacanakan Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

Keesokan harinya, Fraksi Golkar menggelar rapat internal di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan rapat fraksi berkaitan dengan agenda internal antara Mahkamah Partai Golkar dengan Korbid Kepartaian Golkar.

Rapat di Lantai 12 Gedung Nusantara I DPR itu dipimpin Ketua Harian Nurdin Halid serta Sekjen Golkar Idrus Marham.
"Kita buat di sini untuk efisiensi saja. Kalau soal surat sampai saat ini belum. Enggak tahu sampai sore, kalau saya sampai bicara sekarang ini belum," kata Nurdin Halid.

Nurdin mengatakan surat DPP Golkar mengenai pergantian Ketua DPR dari Setya Novanto kepada Ade Komarudin akan segera dilanyangkan kepada Fraksi Golkar untuk diteruskan kepada Pimpinan DPR.

DPP Golkar membantah pergantian Ketua DPR tersebut karena adanya intervensi terhadap partai berlambang Pohon Beringin itu.

Keputusan DPP Golkar tersebut menimbulkan reaksi dari fraksi-fraksi di DPR. Namun, frkasi-fraksi tersebut menerima keputusan tersebut dan menganggap hal itu merupakan urusan internal Golkar.

Meskipun, sejumlah politikus sempat menentang pergantian Ketua DPR. Di antaranya, Politikus NasDem Taufiqulhadi dan Politikus Hanura Dadang Rusdiana.

"Pasti (ada penolakan). Masyarakat masih mengingat hal tersebut (kasus 'Papa Minta Saham') karena itu kita enggak perlu lah membangkitkan kembali seauatu yang masyarakat sudah bisa terima," kata Taufiqulhadi ketika dikonfirmasi, Selasa (22/11/2016).