Anggota DPR Pertanyakan Langkah Pemerintah Menempatkan WNA di Posisi Strategis BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo mempertanyakan rencana pemerintah untuk menempatkan Warga Negara Asing pada posisi strategis di BUMN.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo mempertanyakan rencana pemerintah untuk menempatkan Warga Negara Asing (WNA) pada posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Padahal menurut Sartono anak bangsa memiliki kapasitas untuk memimpin sebuah BUMN.
"Kayak anak bangsa tidak ada yang mampu menjalankan secara profesional," kata Sartono saat dikonfirmasi, Kamis (5/1/2017).
Padahal, kata Sartono sejak berdiri hingga sekarang negara ini telah melahirkan begitu banyak anak negeri yang berkapasitas tingkat dunia.
Bahkan salah seorang putra terbaik bangsa ini telah mendapat tempat sangat terhormat di Jerman, yakni BJ Habibie.
Hal paling penting dalam pengelolaan sebuah BUMN, kata Sartono, jangan ada satu pihak pun yang ikut campur apalagi mengganggu seluruh jajarannya untuk mencapai tujuan.
"Note yang penting jangan dirusuhi di dalam menjalankan perusahaan pelat merah itu," tuturnya.
Sartono juga menjelaskan bahwa BUMN bukanlah alat untuk memenuhi kepentingan suatu kelompok semata. BUMN merupakan salah satu cara republik ini untuk berbisnis agar keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati seluruh anak negeri.
"Dalam arti jangan terkooptasi kepentingan penguasa," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mewacanakan pekerja asing menduduki jabatan strategis di BUMN.
Menurut Jokowi, BUMN harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.
"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," katanya pada jamuan santap siang dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (3/1/2017).