TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai Indonesia layak menyampaikan protes kepada Australia. Hal itu terkait dugaan pelecehan terhadap Pancasila yang dilakukan militer Australia.

"Kalau perlu dengan langkah tertentu agar diperhatikan, sampai pemerintah Australia melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Yang bersalah harus diproses hukum, supaya kedua negara bisa segera move on," kata Sukamta melalui pesan singkat, Kamis (5/1/2017).

Sukamta yakin TNI akan mengambil langkah terbaik untuk bangsa Indonesia serta kepentingan nasional. Politikus PKS itu menyangkan insiden pelecehan tersebut.

"Saya melihat hubungan bilateral RI Australia ini selalu dinamis tetapi tetap kuat, seperti lagu benci tapi rindu," kata Sukamta.

Ia mengingatkan Australia merupakan tetangga dekat Indonesia. Sukamta mengatakan Australia lebih membutuhkan Indonesia.

"Walaupun perbandingan seperti itu tidaklah terlalu diperlukan, tetap saja lebih penting kita berkawan dengan saling menghormati dan menghargai daripada kita saling menyakiti dan memusuhi," kata Sukamta.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

"Ada kertas tulisan yang di-laminating," demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Wuryanto membenarkan adanya penundaan kerja sama militer antara TNI dan Australian Defence Force (ADF).

Namun, alasan rinci penyebab penundaan kerja sama militer kedua negara itu, Wuryanto menolak menjelaskan.

"Hanya bersifat teknis," kata Wuryanto diplomatis saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

Disinggung mengenai kemungkinan adanya sikap arogansi dari ADF yang melecehkan TNI, Wuryanto membantah. "Enggak ada. Masalah teknis saja," katanya.

Wuryanto juga menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Namun, setelah dilakukan evaluasi, Wuryanto menambahkan, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

"Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak," ujarnya.