Gatot Disebut Media Australia Ingin Jadi Presiden, NasDem: Tak Salah Jika Lewat Prosedur Sah
"Soal seseorang punya keinginan jadi Presiden atau wakil Presiden tidak ada yang salah kan,"
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumkah media Asutralia menyebutkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo berambisi menjadi presiden.
Hal itu terkait dengan penghentian sementara kerjasama TNI dengan militer Australia.
Menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago, keputusan TNI tersebut sudah benar.
Ia memgingatkan kerjasama antar negara seharusnya saling menghormati dan membutuhkan.
"Jika kerjasama dilakukan hanya untuk pencitraan sementara mereka justru terus menjelekkan kita, untuk apa kerjasama?" kata Irma Suryani melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).
Mengenai ambisi presiden, Irma menilai hal itu tidak menjadi persoalan.
Asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Soal seseorang punya keinginan jadi Presiden atau wakil Presiden tidak ada yang salah kan, sepanjang keinginan tersebut dilakukan secara konstitusional melalui prosedur yang sah," katanya.
"Yang tidak benar itu, jika ada yang mau melakukan makar pada pemerintah yang sah," tambah Irma.
Sebelumnya diberitakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo disebut sejumlah media Australia berambisi menjadi presiden.
Beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.
Media-media tersebut termasuk seperti Sydney Morning Herald, Fairfax Media, dan Australian Financial Review.
Dalam artikel Sydney Morning Herald yang berjudul 'Why Indonesian General Gatot Nurmantyo Halted Military Ties with Australia', dibahas alasan di balik keputusan tersebut.
Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan pada Fairfax Media bahwa Gatot Nurmantyo sebenarnya memiliki ambisi untuk terjun di dunia politik.
Hal itu terlihat dari keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dan menarik prajurit-prajurit terbaiknya dari pelatihan khusus militer di Australia.
Semua keputusan itu dilakukan Gatot Nurmantyo secara sepihak, tanpa referensi dari Presiden Joko Widodo.
Gatot Nurmantyo juga seakan membesar-besarkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI di publik, yang seharusnya ditangani tanpa harus mengangkatnya ke ranah publik.
"Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam," kata seorang sumber tersebut.
"Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden," katanya.