TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah dirinya mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo pasca pemutusan hubungan kerjasama militer dengan Australia.

"Saya sudah katakan, bahwa semua yang saya lakukan, adalah Presiden menjadi adalah pimpinan dan atasan saya," kata Gatot kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

Gatot memastikan sebagai bawahan, dirinya terus melakukan komunikasi dengan presiden jika mengambil setiap keputusan.

"Saya lapor kepada presiden. Teguran tidak ada, itu hoax ngapain kita mikirin, capek mikirin begitu," kata Gatot.

Sebelumnya pemberitaan media Australia menyebutkan, salah satu pejabat itu mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden dan para pejabat pemerintahan lainnya terkejut ketika media melaporkan pengumuman Gatot mengenai penangguhan hubungan militer dengan Australia.

Meski jenderal itu tidak secara formal ditegur, kata pejabat tersebut, Presiden memberinya peringatan dalam rapat di Istana Presiden di Bogor.

Pertemuan itu dikukuhkan oleh pejabat senior lainnya, yang juga berbicara dengan syarat anonim.

Gatot menolak permintaan wawancara dan seorang juru bicara militer juga menolak berkomentar mengenai pertemuan tersebut.

Pejabat senior tersebut mengatakan, "Kami menduga Gatot mengeksploitasi insiden ini untuk agenda politiknya sendiri, ambisi politik pribadinya."

"Ia telah banyak tampil dan berpidato di publik akhir-akhir ini," ujarnya.

"Terus terang saja, kami berpikir banyak ucapan tentang proxy wars dan ancaman terhadap Indonesia itu omong kosong saja."

Dalam salah satu pidato, Gatot meramalkan bahwa kekurangan pangan di China akan memicu banjir pengungsi.

Ia mengatakan ia akan menyembelih 10 sapi dan melemparkannya ke laut untuk menarik hiu yang akan memakan orang-orang China itu.

Salah satu pejabat yang memberikan informasi mengenai rapat dengan Presiden mengatakan posisi Gatot aman, menepis spekulasi bahwa jenderal itu akan dibebaskan dari tugasnya.

"Untuk saat ini, kami yakin ia tidak akan mengkhianati Presiden atau pemerintahan sipil," ujarnya.