Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyarankan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan dinonaktifkan dan diperiksa Propam Polri. Hal itu untuk mengklarifikasi kabar Kapolda Jabar sebagai Dewan Pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

"Kita sesui prosedur saja, dinonaktifkan kemudian diperiksa oleh Propam Polri, apa benar dia seperti itu. Seharusnya polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani kok kesannya tukang adu domba, itu kan informasi yang beredar di masyarakat," kata Nasir ketika dikonfirmasi, Selasa (17/1/2017).

Oleh karenanya, Nasir menilai Kapolda Jawa Barat harus dinonaktifkan untuk diperiksa Propam Polri. Bila terbukti melanggar, Politikus PKS itu mengatakan Anton layak dicopot.

Nasir mengakui tidak ada permasalahan pimpinan polisi menjabat sebagai dewan pembina ormas. Meskipun, belum terdapat aturan mengenai hal tersebut.

"Selama ini kan menurut saya boleh kalau misalnya Kapolda, Kapolres itu memimpin suatu Ormas atau apa, tapi ke depaan hraus diatur lah dengan peristiwa ini. Artinya dengan kejadian seperti ini memang harus diatur kedepan," kata Nasir.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan tak mau ambil pusing dirinya dilaporkan imam besar FPI Habib Rizieq ke Mabes Polri hari ini, Senin (16/1/2017).

Menurutnya, aksi desakan yang meminta dirinya dicopot adalah hak bagi siapa saja.

"Iya nggak apa-apa, itu haknya demo. Yang penting sesuai prosedur, nggak perlu jadi masalah, itu saja," kata Anton kepada wartawan di sela Rapim TNI tahun 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Rizieq sebelumnya menyebut pelaporan Kapolda Jabar terkait dengan perusakan dan penganiayaan anggota FPI di dekat Mapolda Jabar yang diduga dilakukan anggota ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pada Kamis (12/1/2017).

Rizieq juga mempersoalkan posisi Kapolda sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI.