Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, harus memperhatikan, waspada dan konsisten bekerja secara massif, intensif dan ekstensif menghadapi dampak hoax  terhadap pariwisata nasional. 

Hoax memunculkan serangkaian kegaduhan, termasuk demonstrasi hingga akhirnya berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan.

Hal ini disampaikan anggota Komisi X yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam keterangan tertulis, saat Rapat Kerja Komisi X dengan Kemenpar di Ruang Komisi X, DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Agenda Rakar antara lain evaluasi pelaksanaan dan daya serap APBN 2016, permasalahan dan solusi APBNP 2016, realisasi target kinerja dibandingkan dengan RKP 2016 hingga persiapan, kesiapan dan antisipasi masalah APBN 2017.

‘’Saya terenyuh atas kondisi bangsa kita yang sering terpengaruh hoax, yang kadang malah membawa sentimen negatif pada bangsa ini. Berita-berita negatif ini takutnya, bahkan bagaimanapun, akan mempengaruhi minat wisatawan yang akan datang ke Indonesia,’’ kata Ibas.

‘’Sebagai contoh, berita terkait banjirnya tenaga kerja asing illegal yang  dapat mengancam NKRI dan tenaga kerja lokal. Itu kan menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan. Pastilah berdampak pada kunjungan wisata dan dengan sendirinya mengurangi devisa Negara,’’ lanjutnya. 

Terkait hal ini, Ibas menawarkan solusi. Pertama, Kemenpar sebaiknya melakukan review promosi internasional dan konvensional.

‘’Dilihat lagi seberapa efektif promosi di luar.   Lakukan pendekatan lebih massif, intensif dan ekstensif, antara lain melalui media sosial dan media promo lainnya," kata Ibas.

Kedua, lakukan evaluasi “bebas visa” agar tidak menimbulkan ekses dan focus pada kepentingan negara.  ‘

’Berikan kontribusi besar saja, misalnya bebas visa, promosikan secara gencar, buat repeat visit dari Negara tersebut terhadap daerah wisata yang sudah sangat siap di Indonesia,’’ kata Ibas lagi. 

Menurut Ibas, wisatawan asing banyak yang mendapat informasi yang sudah sedemikian rupa, namun banyak juga yang malah kecewa karena merasa tidak sesuai.

‘’Jadi, lebih baik promosi wisatawan difokuskan kepada daerah-daerah yang sudah siap,’’ kata Ibas. 

Sebelumnya, di hadapan Komisi X, Kemenpar antara lain memaparkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.224.362.267.000. Namun pada perjalanannya Kemenpar melakukan self blocking anggaran sebesar Rp.800.000.000.000.