Pembohongan Publik Catut Nama LSI Untuk Kepentingan Pilkada Banten
Kita, Lembaga Survei Indonesia, tidak pernah melakukan survei untuk pilkada di sana.
Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menaikkan elektabilitas calon jelang pilkada, kerap dilakukan pencatutan nama lembaga survei.
Nama Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun dicatut dalam Pilgub Banten 2017.
Direktur Lembaga Survei Indonesia Kuskrido Ambardi membantah pihaknya telah melakukan survei untuk Pilkada Banten 2017.
Dalam survei tersebut dikatakan, elektabilitas pasangan nomor urut 1 WH-Andika mencapai 43,6 persen.
Sementara pasangan nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief hanya 35,4 persen.
Pada bagian lain, mengenai penetrasi jaringan mesin politik (Timses) pasangan WH-Andika juga unggul mencapai 67,5 persen.
Sementara pasangan Rano-Embay hanya mencapai 27,3 persen.
Survei ini tidak menyebut margin of error dan jumlah sample yang digunakan.
“Kita, Lembaga Survei Indonesia, tidak pernah melakukan survei untuk pilkada di sana. Kalau ada lembaga yang menyaru sebagai Lembaga Survei Indonesia, pasti itu bukan survei kita,” kata Ambardi, Selasa.
Ambardi menambahkan pemakaian kata “survey”, dan bukannya “survei” untuk rilis yang menyatakan hasil survei, menurutnya terkesan ingin melegitimasi hasil survei atas nama lembaga LSI.
“Ada kesan ingin melegitimasi dengan nama survei kita,” kata Ambardi.
Direktur Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, pihak-pihak yang dengan sengaja mencatut nama suatu lembaga survei untuk kepentingan opini publik dalam menggiring pemilih merupakan suatu tindakan pembohongan publik yang sepatutnya tidak perlu terjadi.
"Kalau ada pihak yang dengan sengaja mencatut nama suatu lembaga survei demi penggiringan opini publik, ini tindakan konyol, tindakan pembohongan publik, dan bentuk pembodohan terhadap masyarakat," kata Ramses di Jakarta, Selasa.
Pencatutan nama suatu lembaga survei, kata Ramses, tidak lain selain untuk menggiring opini publik sehingga pemilih mendapat legitimasi ilmiah melalui hasil survei lembaga survei tersebut.
Ramses yang juga Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta ini berharap, publik jangan terlalu cepat percaya terhadap publikasi hasil survei yang dirilis pihak-pihak yang patut dicurigai kapasitasnya.