Komisi III Minta Pemerintah Evaluasi Bebas Visa untuk China
Adies mempertanyakan apakah pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa itu.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Adies Kadir meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa bagi negara China.
Diduga, kebijakan bebas visa tersebut berdampak banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia.
Adies mempertanyakan apakah pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa itu.
"Kalau untuk kebaikan bangsa, kami komisi III DPR mendukung, tapi kalau banyak mudaratnya harus dievaluasi, khusus untuk China," kata Adies saat rapat dengan Menkumham Yasonna Laoly di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2017).
Politikus Golkar juga mempertanyakan langkah Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham dalam menangani persoalan TKA ilegal tersebut.
Selain itu, Adies bertanya cara TKA ilegal masuk ke Indonesia.
"Kami mohon penjelasannya pak, bagaimana ini bisa terjadi?" ujarnya
Sementara Menkumham Yasonna Laoly mengaku telah menggelar rapat dengan Menkopolhukkam Wiranto mengenai kebijakan bebas visa.
"Kebebasan visa sedang diteliti manfaatnya dan mudharatnya. Kalau pariwisata kita dorong travel agent to travel agent," kata Yasonna.
