Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai publikasi pertemuan anggota MUI Istibsyaroh dengan Presiden Israel Reuven Rivlin cenderung provokatif.

Karena itu, semua komponen masyarakat Indonesia dituntut berpikir jernih dalam menyikapi publikasi yang provokatif itu.

"Kearifan para tokoh masyarakat dan pemuka agama sangat penting dalam merespons informasi dari Kementerian Luar Negeri Israel itu, agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak perlu," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (23/1/2017).

Bambang mempertanyakan alasan publikasi tersebut. Sebab, dilakukan ketika suasana di dalam negeri masih didominasi oleh isu-isu tentang perilaku organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang intoleran. Seperti diketahui, MUI juga menjadi sorotan masyarakat.

"Dalam suasana yang demikian, mengapa tiba-tiba masyarakat disuguhi berita tentang pertemuan seorang anggota MUI dan rombongannya dengan Presiden Israel?" tanya Politikus Golkar itu.

Seperti diketahui, sebuah berita plus foto yang dilansir Kementerian Luar Negeri Israel memperlihatkan pertemuan Presiden Israel dengan anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI, Istibsyaroh, dan rombongan yang dipimpinnya. Foto memperlihatkan Istibsyaroh duduk di samping Rivlin.

Bambang mengingatkan publikasi berita dan foto tentang Istibsyaroh-Rivlin oleh pemerintah Israel itu hendaknya tidak dilihat sebagai informasi belaka. Bukan tidak mungkin Israel punya tujuan lain.

Agen-agen Mossad di Asia tentu melihat dan mempelajari dinamika masyarakat Indonesia sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017.

"Mungkin saja publikasi itu bertujuan mempermalukan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai pendukung Palestina dan anti Israel. Kalau semua pihak tidak bisa menahan diri, MUI akan menjadi sasaran kecaman," jelas Bambang.

Di mata publik, kata Bambang, kredibilitas MUI pun akan runtuh. Kasus ini bahkan bisa menambah rumit persoalan yang sedang berkembang hingga akhir-akhir ini.

"Publikasi oleh Kementerian Luar Negeri Israel itu berpotensi mengadudomba masyarakat. Karena itu, semua elemen masyarakat perlu berpikir jernih dan menghargai penjelasan MUI," tutur Bambang.