TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Gedung DPR RI Jakarta, baru-baru ini.

 Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus tersebut di hadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR lainnya serta dihadiri sebanyak 51 anggota Komisi V DPR. 

Raker yang dimulai pukul 19.30 hingga berakhir tengah malam, membahas 3 hal penting yakni evaluasi capaian Kementerian PUPR Tahun 2016, penanganan Jembatan Cisomang, Cipapar, Ciputrapinggan dan ruas jalan Sadang, serta konsep Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA).  

Dalam kesimpulan Raker yang dibacakan oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan bahwa, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas realisasi keuangan APBN-P tahun anggaran 2016 hingga per-20 Januari 2017 telah mencapai 91,32% dan realisasi fisik 97,53%. 

Terkait penanganan bencana banjir, Komisi V DPR mendesak Kementerian PUPR untuk meningkatkan kordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani penyebab permasalahan banjir yang sering terjadi, sehingga bisa ditangani secara komprehensif.

Disamping itu, Komisi V DPR menerima usulan konsep RUU SDA dari Kementerian PUPR yang akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun usul inisiatif RUU SDA.  

Sebelumnya dalam pemaparannya terkait capaian tahun 2016, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR membangun infrastruktur dalam rangka mendukung  program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman. 

Dalam mendukung ketahanan air dan pangan, capaian Kementerian PUPR pada tahun 2016 diantaranya 2 bendungan selesai yakni Bendungan Payaseunara di Aceh dan Bendungan Teritip di Kalimantan Timur.

Sebanyak 24 bendungan masih dalam proses pembangunan dan 8 bendungan baru dimulai pembangunannya yakni Bendungan Way Sekampung, Ciawi, Leuwikeris, Cipanas, Sukamahi, Kuwil Kawangkoan, Ladongi dan Napun Gete.  

Selain itu juga dilakukan pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan air baku sebesar 6,15 M3/detik, pengamanan pantai sepanjang 33,57 Km, pembangunan pengendali banjir sepanjang 228 Km, 38 buah Pengendali Lahar serta penyediaan air baku untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Bregas di Jawa Tengah. 

Sementara untuk dukungan konektivitas, Kementerian PUPR pada 2016 telah membangun jembatan 6.967 m, melakukan peningkatan kualitas jembatan sepanjang 4.301 m, meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 1.156 kilometer, membangun jalan baru 567 kilometer dan jalan tol  sepanjang 65 kilometer (44 kilometer dari pihak swasta dan 21 kilometer dari pemerintah).

Pembangunan jalan dan jembatan termasuk di daerah perbatasan di Pulau Kalimantan, Pulau Timor dan Pulau Papua.  

Tidak itu saja Kementerian PUPR juga telah menggantikan jembatan gantung yang rusak dengan jembatan gantung yang layak dan aman sebagai sarana penyeberangan masyarakat.

Beberapa jembatan gantung yang telah dibangun yakni Jembatan Kali Cimamingkis, Jembatan Kali Senowo di Magelang, Jembatan Kaligaleh di Temanggung, dan jembatan gantung di Banten.