Sebab, kata Lukman, semua agama yang berkembang di Indonesia berpaham moderat, bukan ekstrem.

"Tidak ada agama yang ekstrem di Indonesia. Sejarah mencatat selama ratusan tahun Indonesia berperan dalam moderasi agama," ujar Lukman

"Sehingga fungsi agama ikut menjalin kemajemukan kita, karenanya moderasi agama ini yang diusung Kementerian Agama. Itu yang dikembangkan Muhammadiyah yakni Islam berkemajuan, itu yang dikembangkan NU dengan Islam Nusantara," ucap Lukman.

Namun wacana sertifikasi ini dinilai tak perlu oleh sejumlah anggota Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Komisi VIII, Sodik Mujahid menilai sertifikasi yang diusulkan terkesan provokatif dan malah berpotensi menuai keributan.

"Kalau soal toleransi cukup lewat panduan di kalimat terakhir khutbah tanpa harus ada gelaran sertifikasi," papar Sodik.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII Kuswiyanto. Menurut dia, wacana tersebut kurang tepat sebab situasi saat ini sedang tidak kondusif.

"Maksud dan tujuannya bagus. Tapi momentumnya jangan sekarang. Saya minta Komisi VIII rekomendasikan hal ini harus digagalkan," papar dia.

Menanggapi hal itu Lukman meminta agar Komisi VIII mengundang langsung Ormas-ormas Islam yang mendatanginya dan mengusulkan program sertifikasi tersebut.

"Saya mengusulkan sebaiknya Komisi VIII mengundang ormas-ormas Islam, cari tahu seberapa besar kebutuhan terkait pengaturan ini. Pemerintah seperti saya ini hanya memfasilitasi aspirasi yang berkembang," tutur Lukman.

"Apapun keputusannya, Pemerintah tentu bertindak sesuai aspirasi masyarakat. Itu aspirasi besar yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Ini bukan murni ide saya, justru mereka yang menghendaki adanya penataan dan pembinaan," lanjut Lukman.