TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membuka pintu untuk kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Keinginan untuk bertemu bisa terjadi bila ada permohonan bertemu dari SBY yang juga merupakan Presiden keenam RI.

"Kan saya sudah sampaikan bolak-balik, waktunya akan diatur. Tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi saat diwawancarai wartawan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Sebelumnya, SBY mengaku ingin bertemu Jokowi. SBY merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

Keinginan itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu sore.

SBY mengaku mendapat informasi dari tiga orang sumber bahwa sebenarnya Jokowi ingin bertemu dengannya. Namun, ada pihak yang melarang.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai pernyataan yang disampaikan SBY kemarin sudah menyatakan secara terang benderang keinginannya untuk bertemu Jokowi.

Menurut Hinca, seharusnya Presiden dan pihak istana menangkap pesan SBY yang sudah dimuat di berbagai media itu.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono langsung menelepon Presiden Joko Widodo.

Melalui sambungan telepon itu, SBY bisa mengungkapkan keinginannya untuk bertemu.

"Kan saya sampaikan hubungan Pak SBY dan Jokowi baik-baik saja. Kan bisa keduanya saling telepon, kan enggak ada persoalan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Johan mengatakan, SBY tidak harus mengajukan permintaan resmi ke Sekretariat Negara untuk bertemu Jokowi.

Sebagai Presiden keenam yang berhubungan baik dengan Jokowi, permintaan untuk bertemu bisa disampaikan secara pribadi.

"Coba tanya Pak SBY pernah telepon dengan Pak Jokowi enggak? Saya yakin pernah, dulu ya, dulu," ucap Johan.

Johan menilai tidak tepat apabila permintaan SBY untuk bertemu itu disampaikan lewat media massa melalui sebuah konferensi pers.

"Masa lewat media," ujarnya.

Saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2/2017) kemarin, SBY mengaku ingin berbicara blak blakan soal sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan juga Partai Demokrat.

SBY mengaku dirinya telah dituduh mendanai aksi damai 411, menginisiasi gerakan makar, hingga rencana pengeboman Istana Merdeka.

Atas semua tuduhan itu, SBY merasa difitnah. Dia pun merasa pemerintah seolah mendapatkan informasi yang keliru.

"Tentu kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagaimana manusia biasa, saya sampaikan bahwa semua itu tidak benar," ucap SBY.

Maka dari itu, Presiden keenam RI ini berharap diberikan kesempatan untuk meluruskan semua tuduhan itu kepada Presiden Jokowi.

Baca: KPK Pelajari Putusan MA terkait Status Tersangka Hadi Poernomo

"Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu bapak presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu dengan beliau, niat saya, saya mau ngomong blak-blakan. Siapa yang melaporkan kepada beliau, siapa yang beri informasi intelijen kepada beliau yang menuduh saya mendanai aksi aksi damai 411, menunggangi aksi itu, urusan pemboman, hingga urusan makar," ucap dia.

"Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi, secara baik dengan niat dan tujuan yang baik supaya tidak ada yang menyimpang atau curiga," ujar SBY.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo selalu menerima siapa saja yang ingin bertemu.

Hal tersebut dikatakan Wiranto untuk membantah pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia juga membantah kabar Presiden Jokowi membatasi diri untuk bertemu dengan SBY.

"Mengenai keinginan Pak SBY bertemu Presiden sebenarnya enggak ada masalah ya. Sejauh yang saya tahu, Pak Jokowi sebagai presiden selalu siap menerima siapa saja ya. Jadi kalau ada isu Presiden membatasi diri, itu tidak benar. Beliau sangat terbuka menerima siapa saja," ujar Wiranto di sela-sela The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security di Hotel Sari PAN Pacific, Jakarta Pusat.

Namun, Wiranto mengingatkan, ada satu prosedur yang harus dilewati jika SBY ingin bertemu dengan Presiden. Begitu juga jika SBY ingin bertemu dengan dirinya atau Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Seandainya Pak SBY ingin bertemu Pak Jokowi, ketemu saya atau ketemu Wapres tentu ada tata cara. Tentunya ada tata cara yang memang dibutuhkan untuk itu. Bukan satu langkah untuk mencegah beliau bertemu dengan Presiden," ungkap dia.

Jokowi sebelumnya sudah bertemu mantan presiden ataupun pimpinan parpol. Pada Kamis (19/1/2017), Jokowi mengundang mantan Presiden ketiga RI, BJ Habibie ke Istana.

Sementara itu, pertemuan dengan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri terjadi pada akhir November 2016.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoli mengaku tidak tahu soal adanya larangan Jokowi bertemu SBY.

"Mana kita tahu. Coba tanya SBY. Kita nggak tahu. Nggak ada yang ngelarang. Siapa yang mau ketemu, ya harus melalui mekanisme," kata Yasonna.

Menurutnya, pertemuan dengan Presiden harus mengikuti aturan atau protokol. Sepengetahuan Yasonna dari Sekretaris Kabinet, tidak ada permintaan pertemuan dari SBY dengan Jokowi.

"Menurut Seskab kan belum ada permintaan. Mana kita tahu hati orang mau ketemu. Kita semua terbuka," kata politikus PDI Perjuangan itu. (nic/kps)