TRIBUNNEWS.COM - Menjelang hari H Pilkada Serentak 2017, masyarakat dikejutkan dengan beredarnya kabar KTP elektronik palsu.

Di media sosial terlihat ada tiga KTP yang terlihat dengan nama dan data indentitas diri berbeda, namun ditempel foto yang sama.

Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan meminta kepolisian turun tangan untuk menindak kasus pemalsuan KTP Elektronik tersebut.

Hal ini untuk meminimalisir upaya melakukan kecurangan dalam Pilkada Serentak 2017.

Mengutip laman resmi Kemendagri.go.id, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, akan mengambil tindakan tegas secara hukum.

Pihaknya tak berwenang melakukan tindakan, maka kepolisian akan turun tangan.

"Akan ada langkah penegakan hukum agar orang jera. Polisi yang harus turun tangan. Kemendagri tidak punya kewenangan lagi untuk menindak orang," kata Zudan di Jakarta, Minggu (5/2/2017).

Persoalan KTP itu menurut Zudan bukanlah data ganda KTP elektronik, melainkan pemalsuan KTP.

Menurut dia, modus seperti ini biasa terjadi saat pilkada untuk mendulang perolehan suara. Maka diperlukan langkah preventif.

"Kemendagri menginstruksikan dukcapil daerah agar pada 15 Febaruari tetap buka sehingga bisa memberikan layanan surat keterangan atau cek nik KTP El yang dicurigai palsu," ujar dia.

Selain itu, menurut dia, KPU Harus mengantisipasi dengan 'card reader' atau alat baca KTP El di TPS yang diantisipasi banyak pendatang dan warganya tidak saling kenal.

Namun, petugas TPS juga tetap bisa berkonsolidasi dukcapil.

"Konsolidasi dengan petugas Dukcapil. Dalam waktu 2 menit bisa langsung terjawab," tambah dia.

Mendagri: Waspadai KPT Palsu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 mewaspadai beredarnya KTP Elektronik palsu jelang pemungutan suara pada 15 Februari nanti.

"Info di medsos beredar soal KTP elektronik palsu dengan 1 orang dengan foto sama identitas berbeda. Ini untuk kejar jumlah dukungan," kata Tjahjo lewat pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Dia menjelaskan, ini merupakan modus yang biasa terulang. Umumnya saat muncul pasangan calon kepala daerah independen. Namun ia menegaskan kalau semua KTP elektronik ini palsu dan sudah mulai dideteksi Dukcapil Kemendagri.

Tjahjo menilai KTP elektronik yang beredar tersebut sebenarnya bukan kepemilikan oknum yang data dirinya tercantum di kolom KTP.

Data tersebut merupakan milik orang lain, hanya ditempel foto orang yang sama di fisik KTP itu.

"Info tim monitoring Pilkada Kemendagri dari Ditjen Dukcapil menjelaskan ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain," tambah Tjahjo.