Hal-hal yang telah dilakukan itu menunjukkan komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk terus menciptakan energi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di sektor Minyak dan Gas Bumi (migas), Ketenagalistrikan (gatrik) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi fokus pembangunan dan pemerataan di Timur Indonesia agar energi terjangkau.

Misalnya, pada sektor migas agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sama dengan di Pulau Jawa, di Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat 33 kabupaten dibangun lembaga penyalur BBM hingga 2019.

"Saat ini telah beroperasi di total 7 Kabupaten di Papua dan Papua Barat, sehingga harganya sama dengan Pulau Jawa. Kebijakan BBM Satu Harga ini disalurkan hanya sampai Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Kalau sampai ke pedagang eceran pasti akan lebih mahal", ujar Menteri Jonan.

Selain kebijakan BBM Satu Harga, di sektor Migas pembangunan di Papua juga melalui pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Kota.

Direncanakan tahun 2018 akan terbangun Jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga.

Tidak hanya itu, pengelolaan migas melalui proyek LNG Tangguh Train 3 juga menjadi fokus pengembangan di Indonesia Timur.

"Jaringan gas kota ini sampai 2018 ya. Pengelolaan Tangguh Train 3 juga masih berlangsung. Target penyelesaian Tangguh ini di 2020", tegas Jonan.

Beralih ke Sektor Ketenagalistrikan, komitmen Kementerian ESDM sangat besar di Indonesia Timur.

Program pembangunan listrik di Papua dan Papua Barat ditargetkan sebesar 514 MW rampung hingga 2019.

Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.