TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemerataan listrik di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui program lampu tenaga surya hemat Energi (LTSHE) selesai pada 2017-2018.

Menteri ESDM juga menjelaskan, rasio elektrifikasi nasional di tahun 2016 mencapai 91,16% atau sebesar 59.656 mega watt (MW). Namun, masih ada 2.519 desa yang gelap gulita, sehingga dibutuhkan terobosan agar desa-desa tersebut segera menikmati listrik.

"Kami akan mendistribusikan paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke berbagai wilayah khususnya Papua dan Papua Barat. Per rumah akan mendapat 4 paket", ujar Jonan dalam diskusi media “Visi Indonesia Sentris: Pemerataan di Papua, Minggu (05/03/2017).

Jonan mengungkapkan, LTSHE telah mampu menerangi 293.532 rumah di 20 provinsi.

"LTSHE adalah program terobosan untuk pemenuhan akses listrik yang berkeadilan," lanjutnya.

Pada APBN 2017 telah dialokasikan dana sebesar 330,5 Miliar Rupiah untuk disalurkan ke 95.729 rumah. Selanjutnya di APBN 2018 juga telah dialokasikan anggaran sebesar 976,5 Miliar Rupiah untuk disalurkan ke 197.803 rumah tangga.

Lebih lanjut, Jonan menyatakan pemerataan energi di Indonesia Timur juga difokuskan pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pembangunan infrastruktur EBT di Papua dan Papua Barat selama 2012-2017 telah menghasilkan 54 unit infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga EBT, 390 unit PJU PV/Retrovit serta 5.298 KW yang melistriki 6.828 Kepala Keluarga (KK).

"Ada solar cell, hidro, mikro hidro dan sebagainya. Sudah kami data semua by name, by address di Papua. Yang penting pemerataan melalui BBM Satu Harga, listrik dan EBT", tegas Jonan.

Menurut Jonan, Kementerian ESDM  akan melanjutkan program itu dengan pedoman, anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat yang besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"60-70 persen anggaran harus kembali ke rakyat dalam bentuk program yang bermanfaat langsung untuk rakyat," pungkas Jonan.

Selain Menteri ESDM, pada diskusi itu juga turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuliono, Menteri Perhubungan, Budi Karya serta pemerataan konektivitas sektor komunikasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuliono memaparkan pemerataan di sektor infrastruktur. Sedangkan, penjelasan pemerataan konektivitas sektor transportasi dijelaskan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menjelaskan pemerataan konektivitas sektor komunikasi.