Ketua MPR RI: Tidak Ada Masalah dengan Kebhinnekaan Kita Karena Sudah Disepakati 71 Tahun lalu
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menerima audiensi Pengurus Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ruang Kerja Ketua MPR, Nusantara III Senayan Ja
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menerima audiensi Pengurus Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ruang Kerja Ketua MPR, Nusantara III Senayan Jakarta, Senin (6/3/2017).
Delegasi HKBP dipimpin langsung oleh Ephorus Pdt. Dr Darwin Lumbantobing.
Dalam pertemuan tersebut, Delegasi HKBP menyampaikan kegelisahan mengenai situasi kebangsaan akhir akhir ini.
"Realitas kita adalah keberagaman dan Indonesia ada karena kita berbeda. Tapi akhir akhir ini banyak yang memaksakan realitasnya sendiri," ungkap Ephorus.
Untuk itu, Ephorus menyampaikan bahwa segenap jamaah HKBP yang berjumlah 5 juta orang di seluruh Indonesia, sangat berharap pada Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk merekat kembali realitas kebhinnekaan ini.
"Kedatangan Pengurus Pusat HKBP ke MPR adalah karena tingginya harapan pada Ketua MPR Pak Zul untuk tampil merekat kembali kebhinnekaan ini," tutur Ephorus.
Menanggapi kegelisahan pengurus HKBP, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa bersatu dalam keberagaman adalah komitmen sejak 71 Tahun lalu.
"Tidak ada masalah dengan kebhinnekaan kita karena sudah disepakati 71 Tahun lalu. Jangan sampai kita mundur ke belakang," jelas Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa musuh bersama saat ini adalah kesenjangan yang semakin melebar.
"Ketika yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah miskin, maka radikalisme dan ekstrimisme bisa terjadi. Inilah sebenarnya musuh kita semua," jelas Zulkifli Hasan.
Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan menghimbau seluruh elemen bangsa termasuk seluruh ummat beragama untuk bersatu melawan kesenjangan
"Keberagaman adalah kekuatan. Sekarang bagaimana caranya di atas perbedaan ini kita bersatu melawan kesenjangan," ujar Zulkifli Hasan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.