Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Rano Karno Disebut Terima Uang Rp 300 Juta saat Jabat Wakil Gubernur Banten

Rano Karno disebut oleh jaksa penuntut umum menerima uang sebesar Rp 300 juta kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Rano Karno Disebut Terima Uang Rp 300 Juta saat Jabat Wakil Gubernur Banten
Alex Suban/Alex Suban
Calon Gubernur Banten nomor urut 2 Rano Karno mengungkapkan rencananya membangun Banten dalam kunjungannya di Kantor Redaksi Warta Kota, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016). (Warta Kota/Alex Suban) 

Uang juga mengalir Rp 134 juta kepada Jana Sunawati, Rp 76.500.000 kepada Yogi Adi Prabowo, Rp 63 juta kepada Tatan Supardi, Rp 60 juta kepada Abdul Rohman, Rp 50 juta kepada Ferga Andriyana.

Kemudian Rp 20 juta kepada Eki Jaki Nuriman, Rp 15.500.000 kepada Suherman, Rp.1.500.000 kepada Aris Budiman, Rp 1 juta kepada Sobran dan fasilitas berlibur ke Beijing berikut uang saku untuk pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Tim Survei, Panitia Pengadaan dan Panita Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebesar Rp.1.659.500.000.

Seluruh pembayaran atas pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan tahun anggaran 2012 ada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebesar Rp 112.780.869.381.

Selain nama Rano Karno, ada nama Calon Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam dakwaan Ratu Atut tersebut. Andika adalah anak terdakwa bekas Gubernur Banten Ratu Chosiyah.

Uang tersebut diperoleh dari Ratu Atut berasal dari hasil pengadaan alat kesehatan tersebut.

Ceritanya, saat proses pelaksanaan lelang alat kesehatan di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Juli 2012, Ratu Atut memanggil Djaja Budi Suhardja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Serta beberapa kepala dinas lainnya yakni Kadis Sumber Daya Air Banten I'Ing Suwargi dan Kadis Pendidikan nasional Banten Hudaya Latuconsina.

Berita Rekomendasi

Turut pula hadir Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan dan Andika sendiri.
Saat itu, Ratu Atut menyampaikan keluhan tentang adanya kebutuhan untuk Andika.

"Saat itu terdakwa menyampaikan keluhan tentang adanya kebutuhan operasional atau dana taktis yang diperlukan terdakwa selaku gubernur Banten dan Andika Hazrumy selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah RI," kata Jaksa Penuntut Umum pada KPK Afni Carolina.

Untuk memenuhi permintaan Ratu Atut, Wawan kemudian meminta Dadang Prijatna menemui Djadja Buddy Suhardja di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk menyerahkan daftar proyek seluruh pengadaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Serta persentase alokasi anggaran sebagai pegangan atau bahan kontrol pengeluaran uang yang akan diberikan kepada Ratu Atut sebesar 2,5 persen dari total proyek yang dikerjakan Wawan untuk memenuhi permintaan dana taktis tersebut.

Dari keseluruhan nilai proyek setelah lelang, perusahaan Wawan PT Balipasific Pragama (BPP) mendapat uang tunai maupun transfer dari Bank Jabar Banten (BJB) secara bertahap senilai Rp 88.382.364.760. Uang tersebut ditransfer Yayah Rodiah.

Seluruh pembayaran atas pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan tahun anggaran 2012 ada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebesar Rp 112.780.869.381.

Dari total nilai proyek tersebut, Ratu Atut didakwa merugikan keuangan negara Rp 79.789.124.106,35. Proyek tersebut semuanya diatur Wawan berikut lelang dan pemenang tender. (eri/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas