Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Politik Jangan 'Mengkapitalisasi' Isu e-KTP Untuk Munculkan Kegaduhan

Kekuatan politik tidak perlu mengkapitalisasi isu korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama untuk memunculkan kegaduhan.

Politik Jangan 'Mengkapitalisasi' Isu e-KTP Untuk Munculkan Kegaduhan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Irman dan Sugiharto didakwa jaksa penuntut umum (JPU) KPK menerima uang dengan total sebesar Rp 60 miliar lebih. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekuatan politik tidak perlu mengkapitalisasi isu korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama untuk memunculkan kegaduhan.

Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menganggap serahkan kepada proses hukum yang berjalan untuk membuktikan nama-nama tersebut terlibat atau tidak.

"Biarkan semua nama yang disebut menggunakan cara hukum guna membuktikan bahwa nama-nama yang bersangkutan tidak melakukan seperti apa yang disebut dalam dakwaan," ujar Irmanputra Sidin kepada Tribunnews.com, Kamis (9/3/2017).

Menurutnya biar bangsa ini tumbuh menjadi negara hukum yang wajar dengan menyerahkan semua kepada proses hukum yang berjalan.

Bagi nama-nama yang disebut dalam dakwaan dan merasa tidak benar, lebih baik menggunakan mekanisme hukum yang ada.

Baca: Yorrys Siap Jadi Saksi dalam Sidang Kasus e-KTP

Baca: Bantah Terima Uang, Jafar Hafsah Tegaskan Tak Tahu Proyek e-KTP

Karena hukum pasti akan melindungi seluruh individu warganya meski warga itu seorang politisi yang memiliki nama besar.

Sesuai janji Undang-undang Dasar (UUD) 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas