Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perdana kasus megakorupsi E-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun yang digelar hari ini, Kamis (9/3/2017), telah menyeret sejumlah nama politisi kelas kakap, dan pejabat.

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengakui bahwa hal itu akan memicu guncangan.

Walaupun demikian, Wiranto mengaku lembaga Menkopolhukan tidak akan fokus pada kasus yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Ia mengatakan hal itu salah satunya karena semua pihak harus percaya dengan lembaga hukum di negeri ini.

"Kan itu sudah masuk ranah pengadilan, 'wait and see' (Red: tunggu dan lihat), kita kan bagian dari pemerintah, ya kita tunggu saja," ujar Wiranto dalam acara Coffee Morning bersama sejumlah petinggi media, di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (93/2017).

Dalam kesempatan tesebut Wiranto mengaku mengapresiasi kinerja lembaga anti rasuah yang sudah berhasil menguak kasus megakorupsi tersebut.

Ia juga mengingatkan, masih banyak kasus-kasus lain yang skalanya tidak jauh berbeda, yang belum rampung ditangani KPK. Wiranto berharap kasus-kasus tersebut juga diselesaikan.

"Kan masih ada Hambalang, Masih ada Century, banyak yang nanti jadi bom, kita tunggu kinerja KPK untuk menangani ini, kita mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, nama-nama yang disebut dalam sidang pertama tersebut antara lain adalah Setya Novanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, sekaligu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Yasonna H. Laoly yang kini menjabat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah dan Olly Dondokabey yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara.

Selain itu disebut juga Ade Komarduin yang sempat menajabat sebagai Ketua DPR RI, Miriyam S. Haryani, yang kini aktiv sebaagi pendukung peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dan Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).