TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III Bambang Soesatyo minta KPK bisa membawa bukti yang lengkap ke dalam persidangan kasus e-KTP. Pasalnya di sidang perdana, ada banyak pejabat dan politisi yang disebut terlibat pada kasus tersebut.

"Pembuktian terhadap keterlibatan nama-nama yang disebut dalam dakwaan itu harus terang menderang. Alat bukti harus jelas, siapa, kapan dan dimana," ujar Bambang, Senin (13/3/2017).

Konsekuensi dari penyebutan nama-nama itu, menurut Bambang harus berdasarkan data dan fakta di persidangan. Dalam konteks pembuktian, Bambang menilai kasus ini cukup berat.

"Dugaan korupsi proyek e-KTP ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi KPK," kata Bambang.

Bambang menambahkan bahwa proyek e-KTP belum jelas aliran dananya hasil korupsi atau tidak. Karena proyek ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu.

"Belum jelas benar apakah KPK juga memiliki bukti kuat yang bersumber dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), rekaman CCTV, sadapan atau alat bukti lainnya," jelas Bambang.

Seperti diketahui, Ketika membacakan dakwaan untuk terdakwa kasus e-KTP, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memaparkan puluhan nama dan sejumlah institusi yang diduga menerima dana hasil korupsi proyek e-KTP. Selain mantan menteri dan mantan Ketua DPR, puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 juga disebut menerima fee dari dana yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.