TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo, Senin (13/3/2017) melantik Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti menjadi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia.

Mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) itu dilantik Jokowi bersama 16 Duta Besar RI baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Prosesi pelantikan dimulai pukul 14.00 WIB.

Siapa sebenarnya sosok Ikrar Nusa Bhakti?

Tribunnews.com menelusuri jejaknya. Diketahui, gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP Universitas Indpnesia (UI) dan Ph.D. di bidang Sejarah Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia.

Seperti dikutip dari Laman Tokoh Indonesia, Ikrar tinggal bersama pamannya seorang perwira TNI AU.

Dia pun ikut berpindah-pindah dari tangsi ke tangsi mengikuti beberapa kali perpindahan tugas pamannya.

Pernah tinggal di Halim, lalu pindah ke Biak, Irian Jaya (Papua).

Pada usia delapan tahun, Ikrar harus mengikuti pamannya pindah ke Biak.

Di sana dia menjalani masa pertumbuhannya (1965-1969) di tengah sering terjadinya konflik antara pendatang dari Sulawesi dan tentara yang sebagian besar berasal dari Jawa dan Sunda, dengan penduduk asli (Papua).

Saat itu, Ikrar kecil yang tinggal di lingkuangan TNI AU, begitu kagum setiap melihat para pilot yang tampil gagah dengan kacamata dan seragamnya.

Dalam pikirannya, para pilot pesawat tempur itu pastilah orang-orang terpilih. Maka, semula dia bercita-cita menjadi pilot pesawat tempur.

Tetapi niat itu berubah, ketika Ikrar tidak lagi ikut dengan pamannya, tetapi dengan kakaknya, saat dia menyelesaikan pendidikan SMA di Denpasar.

Kakaknya bilang, Ikrar tidak cocok jadi pilot, karena badan kurus dan gigi jelek.

Ketika kuliah di UI, ia aktif dalam berbagai kegiatan gerakan kemahasiswaan dan pers kampus.

Tapi Ikrar selalu berusaha untuk meraih prestasi dalam setiap mata kuliah, sehingga dia memeroleh beasiswa. Dia pun terpilih menjadi mahasiswa teladan UI.

Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat dalam buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, “…Bila ABRI Menghendaki, “Menata Negara, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru (Penerbit Mizan, Bandung); The Fall of Soeharto, Human Security in Asia, serta di jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

Minatnya di bidang kajian politik domestik, militer, dan strategis, serta hubungan internasional telah membawanya menjadi peserta aktif dan/atau presenter dalam seminar serta workshop yang diadakan di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.

Komisi I DPR pun telah selesai menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap dirinya dan 22 calon duta besar Indonesia.

Ikrar pun mendapatlan pengarahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada 23 calon duta besar Indonesia.

Pengarahan secara tertutup itu diberikan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Rabu (17/1/2017) pagi.

"Pengarahan bagian dari pemantapan. Dan sengaja tidak kami sampaikan ke media karena itu pengarahan tertutup," kata Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Natsir di Kantor Kemenlu, Rabu.

Arrmanatha enggan merinci apa saja hal-hal yang disampaikan Wapres Kalla dalam arahannya.

Namun, secara umum arahan itu terkait kepentingan Indonesia, meliputi investasi, perdagangan dan ekonomi.

"Itu terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan harapan dari Bapak Wakil Presiden terhadap calon dubes," ujarnya.

Selain Wapres, sejumlah menteri di Kabinet Kerja juga akan memberikan arahan serupa.

"Sudah ada beberapa menteri, baik dari aspek polsoskam (politik, sosial, keamanan), polhukam (politik, hukum, keamanan), menteri ekonomi, dan semua yang ingin kasih pengarahan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 23 nama calon dubes ke Komisi I DPR untuk menjalani uji kompetensi dan uji kelayakan pada akhir November 2016.

Jokowi juga sudah menerima surat dari DPR terkait hasil uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar untuk negara sahabat.

Hari ini, Presiden Jokowi resmi melantik Ikrar bersama 16 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara-negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017) siang.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 32p Tahun 2017 dan Nomor 35p Tahun 2017 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

Setelah pembacaan keppres, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan di depan rohaniwan, dengan kitab suci agama masing-masing dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. (Berbagai Sumber/*Malau)