Ketua PP Muhammadiyah Sebal Ujian Nasional Harus Dikawal Polisi
Haedar Nasir menyatakan rasa gundah di hatinya lantaran pelaksanaan ujian nasional (UN) harus melibatkan pengawalan kepolisian.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, WAKATOBI - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir menyatakan rasa gundah di hatinya lantaran pelaksanaan ujian nasional (UN) harus melibatkan pengawalan kepolisian.
Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melantik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Wakatobi di Gedung Sanggar Budaya Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Minggu (3/4/2017) atau satu hari sebelum dimulainya UN.
"Saya sebal kenapa UN harus diawasi oleh polisi, negeri kita kok jadi seperti ini ya. Seharusnya jadi tanggung jawab sekolah untuk menciptakan kesalehan, termasuk jujur dalam mengerjakan UN," ujarnya.
Haedar Nasir mengatakan siswa perlu diajarkan untuk jangan menghilangkan martabat dirinya hanya karena tidak jujur.
"Siswa harusnya diajari mental untuk lebih baik tidak memiliki apa pun daripada kehilangan martabat karena tidak jujur. Eksis lah menjadi manusia karena kejujuran," tegasnya.
Sementara itu Muhadjir Effendy mengatakan UN di Wakatobi tidak perlu diawasi oleh pihak kepolisian.
"Pihak kepolisian berkewajiban mengawal soal sampai di sekolah saja, selebihnya kita serahkan pada sekolah. Saya yakin di sini jujur semua siswanya," ungkap Muhadjir.
