Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Berita Parlemen

Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung di Akhir April 2017

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU MD3 segera rampung di masa persidangan IV ini.

Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung di Akhir April 2017
dok.DPR
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas usai pengesahan jadwal pembahasan Revisi MD3 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU MD3) segera rampung pada Masa Persidangan IV ini. Masa Persidangan IV akan berakhir pada pekan terakhir April 2017.

“Kita berusaha bulan ini selesai, dan segera diparipurnakan sebelum penutupan masa sidang mendatang di akhir April,” tegas Ketua Baleg Supratman Andi Agtas usai pengesahan jadwal pembahasan Revisi MD3 di Gedung DPR RI,  Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Sebagaimana diketahui,  sebelumnya Badan Musyawarah (Bamus) menugaskan Baleg untuk membahas poin-poin revisi dalam UU MD3, salah satunya mengenai penambahan kursi pimpinan DPR.

Politisi dari F-Gerindra itu menambahkan, jumlah pimpinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, karena seluruh pengambilan keputusan ada di tangan anggota dewan.

“Ganjil atau genapnya jumlah pimpinan DPR tidak berpengaruh, karena di Pimpinan tidak ada proses pengambilan keputusan.  Mereka hanya juru bicara DPR,” terang politisi asal dapil Sulteng itu.

Lebih lanjut,  ia menjelaskan poin penambahan pimpinan DPR hanyalah bagian kecil dari revisi UU MD3. Menurutnya,  yang terpenting ialah bagaimana peningkatan fungsi Badan Legislasi yang juga akan diatur dalam revisi tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo. Ia mengatakan salah satu tolak ukur kinerja dewan adalah UU yang dihasilkan.  Oleh karena itu, diharapkan melalu revisi UU MD3, kewenangan Baleg untuk melakukan pembahasan maupun penyusunan RUU bisa dikembalikan.

Jika kewenangan Baleg ini dikembalikan, sambung politisi F-PG itu, maka secara hitung-hitungan bisa menambah slot target Prolegnas yang akan dicapai, setidaknya tiga UU dapat disahkan.

“Kalau di Baleg kan anggotanya 75 orang,  jadi bisa bentuk minimal tiga panja. Sedangkan komisi hanya 50 orang, artinya hanya ada dua panja. Nah,  kalau ini kita optimalkan maka setiap tahun kita bisa menambah capaian legislasi kita,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (Pemberitaan DPR RI)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
  Loading comments...

Berita Terkait :#Berita Parlemen

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas