Gerakan Pemuda Islam Indonesia Gelar Kuliah Umum Bareng Kapolri
"Setop makarisasi, Jangan anggap kelompok yang kritis sebagai bagian dari kelompok yang ingin merongrong negara," kata Karman.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) Karman BM meminta agar kepolisian menghentikan tuduhan makar kepada para aktivis terutama pimpinan demo dari kalangan umat Islam.
Hal tersebut diutarakan Karman seusai acara kuliah umum Merawat Indonesia Aman dan Damai oleh PP GPII bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
"Setop makarisasi, Jangan anggap kelompok yang kritis sebagai bagian dari kelompok yang ingin merongrong negara," kata Karman dalam keteranganya, Kamis (13/4/2017).
Menurut Karman, pihaknya memberikan apresiasi atas tindakan Kapolri yang mampu memadukan aspirasi berbagai kelompok sehingga kegiatan akbar umat Islam dalam aksi 212 dan berbagai aksi besar lainnya berjalan aman dan damai.
Bahkan apa yang diinginkan umat Islam agar penista agama diadili sudah dikabulkan.
Akan tetapi Karman juga berharap agar Kapolri tidak membuat stigma negatif terhadap pimpinan demo dengan menuduh makar dan semacamnya.
Karman mencontohkan dalam sejarah GPII pernah dituduh melawan penguasa hanya karena ada segelintir orang yang melakukan kegiatan anti pemerintah.
Padahal GPII sendiri adalah salah satu yang membangun tonggak kemerdekaan, bahkan tokoh GPII M Natsir adalah Bapak Integrasi Indonesia, sebut Karman.
Kata Karman, Ketua umum pertama GPII Harsono Cokrominoto juga ikut perang gerilya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan.
"Jangan sampai tuduhan seperti itu terjadi lagi, kepada kelompok lain di masa yang berbeda. Kita harus belajar sejarah", ungkapnya.
Sementara itu Kapolri dalam paparannya menyatakan Indonesia harus dirawat bersama. Pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 5 sampai 6 persen persen pertahun yang di target pemerintahan Jokowi hanya bisa terjaga jika stabilitas politik dan kemanan terjaga.
Oleh karena itu Kapolri menegaskan tidak akan kompromi dengan semua pihak yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
"Lakukan kritik dengan santun dan mematuhi Undang-undang", tegasnya.
Tito menambahkan, 'anarchy' yang terjadi hari ini dikarenakan tidak adanya single otority yang mengatur dunia.
Akhirnya ada kecendrungan salah satu negara diluar sana yang ingin mendominasi terhadap negara-negara kecil dan lemah.
Indonesia harus bersiap, harus ada kekuatan menekan pression group. Ini bisa jadi salah satu faktor eksternal yang mengancam kebhinekaan dan NKRI, sebut Tito.
Acara ini juga dihadiri berbagai organisasi kepemudaan (OKP). Nampak hadir Ketum DPP IMM Taufan Revolusi, Ketum PII Munawar Khalil, Ketum Himmah Alwasliyah Aminullah Siagian, Ketum Hima Persis Ahmad Nizar Saputra, Ketum Pemuda Muslimin Indonesia ustadz Sabili, Presiden Asean Muslem Student Ascociation (AMSA) Sofwan Nor, mantan ketum GPII A. Toha Almamsur.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.