Singgung Iwan Bopeng, Fadli Zon Pastikan Gerindra Kerahkan Kader Awasi TPS di Jakarta
Fadli Zon menilai wajar kehadiran warga luar Jakarta untuk mengawasi hari pemilihan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai wajar kehadiran warga luar Jakarta untuk mengawasi hari pemilihan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Fadli mengakui terdapat preseden di putaran pertama.
"Banyak sekali intimidasi terutama yang dilakukan oleh paslon lain dan disitu saya kira banyak contohnya salah satu yang kelihatan itu Iwan Bopeng itu banyak sekali yang merasa ingin hadir untuk ikut mengawasi," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Baca: Polda Metro, Jabar dan Banten Keluarkan Maklumat Larangan Mobilisasi Massa ke TPS
Baca: Ini Penampakan Ribuan Anggota Banser yang Disiagakan di Ragunan
Iwan Bopeng disebut-sebut sebagai oknum yang berteriak-teriak di sebuah TPS saat putaran pertama Pilkada DKI.
Fadli mengakui Gerindra juga mengerahkan seluruh kader serta anggota DPRD untuk datang ke Jakarta dan ikut mengawasi tempat pemungutan suara (TPS).
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kecurangan pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Diketahui, Gerindra bersama PKS mengusung pasangan Anies-Sandiaga.
"Jadi kita mengerahkan itu bukan kemarin tapi sudah dari dua minggu yang lalu juga sudah kita arahkan untuk ke Jakarta sama halnya kayak dari PDIP juga saya kira itu sah-sah saja," kata Fadli.
Wakil Ketua DPR itu juga berharap Pilkada DKI Jakarta berjalan damai, aman, jujur serta tidak ada kecurangan.
Terlebih, tidak ada manipulasi dan pemilih siluman.
"Juga tidak ada provokasi provokasi ini yang kita harapkan hasilnya besok betul-betul suara rakyat DKI bukan direkayasa bukan dibuat-buat," kata Fadli.
Mengenai maklumat Kapolda Metro Jaya, Fadli mengatakan pihaknya juga mempunyai dasar tidak ada larangan bagi warga negara Indonesia untuk bepergian kemana saja.
"Apalagi untuk mengawasi penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum untuk pilkada," kata Fadli.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.