Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua Panita Lelang e-KTP Akui Berikan Uang Kepada Auditor BPKP

Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar kemudian mempertanyakan alasan pemberian uang tersebut.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ketua Panita Lelang e-KTP Akui Berikan Uang Kepada Auditor BPKP
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik Sugiharto tiba untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017). Sidang tersebut ditunda karena saksi selaku anggota Komisi II DPR 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani tidak hadir karena sakit, padahal JPU KPK sudah menghadirkan tiga saksi dari penyidik KPK yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan M Irwan Santoso terkait pengakuan Miryam yang ditekan saat diperiksa penyidik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Lelang pengadaan KTP elektronik Drajat Wisnu Setyawan mengakui turut memberikan uang kepada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Uang tersebut diberikan saat ada review lelang terkait pengadaan KTP elektronik.

"Ya sekadar transport dan uang lembur Yang Mulia," kata Drajat saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar Butar kemudian mempertanyakan alasan pemberian uang tersebut.

Menjawab pertanyaan Jhon, Drajat mengatakan sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memberikan uang kepada auditor BPKP tersebut.

Drajat berkilah memberikan uang tersebut karena terinspirasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sugiharto, dalam hal ini terdakwa II, memberikan uang kepada mereka.

"Kami juga semua operasional dari Pak Giarto," kata Drajat.

Berita Rekomendasi

Auditor BPKP bukanlah satu-satunya auditor yang mendatkan uang dari panitia lelang.

Dalam surat dakwaan, auditor Badan Pemeriksa Keuangan Wulung menerima Rp 80 juta saat memeriksa keuangan Ditjen Dukcapil agar memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Negara diduga menderita kerugian Rp 2,3 triliun dari anggaran Rp 5,9 triliun KTP elektronik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas