PAN Sebut Demokrasi Semu, Politik Tak Bisa Dipisahkan dari Uang
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui partai politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan uang.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui partai politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan uang. Uang menjadi faktor vital untuk menggerakan mesin partai.
"Politik tidak bisa dipisahkan dari uang. Karena untuk bisa mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan dengan uang. Sehingga demokrasi saat ini semu, dari dan oleh rakyat itu tidak bagian teguh kokoh, karena lebih banyak dipengaruhi oleh uang," kata Viva dalam diskusi politik di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Senin (24/4/2017).
Viva mengakui partai politik telah mendapatkan subsidi dan bantuan dana dari negara.
Tetapi, dana tersebut masih jauh dari anggaran operasional partai. Jatah bantuan negara untuk program setahun, menurut Viva habis dalam sebulan.
"Artinya ada wacana kenapa kemudian penelitian menyatakan partai politik sangat buruk dan cenderung partainya terlibat korupsi dan hukum. Salah satunya kita beranggapan membiayai partai itu cukup besar,untuk membesarkan partai tidak cukup hanya dari iuaran, sumbangan parpol dan dari luar, itupun dibatasi. Itupun tidak cukup," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Viva alu mengingatkan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan sebelum nantinya negara betul-betul membiayai partai politik.
Di mana hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai kesiapan finansial negara untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Kedua partai politik siap apa enggak, prosedurnya mekanismenya harus betul-betul. Jangan cacat administrasi dan ketiga, mengenai persepsi masyarakat. Karena cenderung negatif belum ada kepercayaan kepada parpol untuk dibiayai negara," ujar Viva.
Viva lalu mencontohkan negara Meksiko yang telah mensubsidi 30 persen dari seluruh pengeluaran partai setiap tahunnya.
Ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat sekarang, karena baru bisa mensubsidi sekitar 1,3 persen.
"Berdasarkan penelitian Perludem rata-rata partai politik disubsidi negara 1,3 persen dari total pengeluaran partai. Jadi sangat kecil. Kalau kemudian dibiayai oleh negara disesuaikan keuangan negara akan menjadikan parpol mandiri dan tidak disandera oleh kekuatan kapital," kata Viva.