Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar melihat para wakil rakyat di DPR lebih condong sebagai bumper koruptor daripada mewakili kepentingan publik .

Hal itu ditunjukan dalam rapat paripurna DPR yang menyetujui usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4/2017).

"Publik melihat bahwa parlemen lebih condong sebagai bumper koruptor daripada mewakili kepentingan publik," ujar Erwin kepada Tribunnews.com, Jumat (28/4/2017).

Pegiat antikorupsi ini mengatakan publik tidak bodoh dengan gerak gerik yang dilakukan DPR di Senayan.

"Publik tidak bodoh membaca ada korelasi antara kasus e-KTP dan hak angket tersebut," katanya.

Tentennya dengan digulirkannya hak angket tersebut akan menganggu konsentrasi KPK memberantas korupsi.

"Hampir separuh energi KPK akan habis menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari partai-partai yang elitenya sedang dibidik KPK," ucapnya.

Baca: Fahri Hamzah: Saya PKS Juga

Baca: Ibas Sebut Rapat Paripurna DPR Hak Angket KPK Tergesa-gesa

Baca: Pimpinan DPR Dinilai Arogan, PPP Walkout Saat Rapat Paripurna Hak Angket KPK

Apa yang ditunjukan DPR, akan membuat publik muak dengan demokrasi.

Demokrasi akan diniliai hanya melahirkan sekumpulan elite-elite korup dan pada akhirnya akan merindukan semacam tiran baru.

"Pola semacam ini selalu terjadi dalam negara-negara yang demokrasinya belum matang," jelasnya.