TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan terdapat beberapa hal yang menjadi kesalahan dasar pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kesalahan terbesar dalam kasus itu, menurutnya, terletak pada kebijakan "Blanket Guarantee" kepada perbankan.

"Sebenarnya dari awal itu kesalahan berada pada kebijakan "Blanket Guarantee" yang menjamin semua permasalahan perbankan," jelas dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2017)

Kebijakan itu, lanjutnya, yang kemudian membuat kebocoran keuangan negara yang massive dan sekarang pemerintah harus menanggung seluruhnya.

"Itu awalnya. Sehingga terjadi kebocoran yang luar biasa, akibat "Blanket Guarantee" itu, dan sekarang kita tanggung semuanya," urainya.

Selain itu, kesalahan juga terletak pada pribadi yang melaksanakan kebijakan dari pemerintahan saat itu dan tidak menjalankan kebijakan secara benar.

"Karena itu yang bertanggung jawab siapa itu yang melaksanakan, aturan-aturan clear and clean itu," kata dia.