Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan,  pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh di seluruh Indonesia. Pemerintah pun terus meningkatkan kompetensi buruh dengan melalui program pelatihan kerja dan pemagangan.

"Pemerintah terus meningkatkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Memang ini harus dilihat jangan semata-mata dari sisi upah, kesejahteraan ini juga harus dilihat dari kebijakan-kebijakan sosial negara," ungkap Menaker Hanif saat memberi sambutan pada puncak perayaan May Day di Senayan, Jakarta  pada Senin (01/05/2017).

Hal tersebut dikatakan Menaker Hanif saat merayakan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017 bersama ribuan buruh di Eks Driving Senayan. Perayaan ini dikemas dalam acara Festival May Day yang diselenggarakan Serikat Pekerja, Apindo dan Kemnaker.

Menaker Hanif  menjelaskan, upah bukan satu-satunya faktor penentu  peningkatan kesejahteraan buruh. Faktor lain adalah menekan sisi pengeluaran yang dikompensasi dengan kebijakan sosial dari negara seperti penguatan akses pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, Jaminan sosial dan perumahan yang layak.

“Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruh adalah program “Pembangunan Rusunami Masyarakat Berpenghasilan Rendah”.

Jumat lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan peletakan batu pertama program pembangunan satu juta unit hunian dalam kurun waktu lima tahun,kata Menaker Hanif di Jakarta pada Senin (01/05/2017).

Hanif mengatakan,  penyediaan rumah murah yang aman, layak huni dan terjangkau merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Rusunami ini akan menyediakan sembilan ribu unit hunian. Di mana enam ribu di antaranya dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara untuk tiga ribu unit hunian lainnya dikhususkan untuk areal komersial. Harga yang diberikan yaitu sekitar Rp 294 juta per unit dengan uang muka 1%.

Peningkatan perlindungan terhadap pekerja dan buruh juga terlihat dari bertambahnya jumlah kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga Februari 2017 tercatat sebanyak 22,16 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sementara hingga akhir tahun ini ditargetkan peserta bertambah menjadi 25,2 juta.

Percepatan Peningkatan Kompetensi Buruh/Pekerja

Dalam kesempatan ini, Menaker Hanif juga mengingatkan tentang perjuangan buruh yang juga harus mulai menyentuh persoalan kompetensi. Serikat pekerja harus mulai mendorong dan memikirkan anggotanya bagaimana meningkatkan kompetensi.

Misalnya dalam industri padat karya yang memiliki banyak tantangan. Pemerintah, kata Menaker, tidak berkeinginan pekerja terjebak dalam jabatan tertentu dalam posisi tertentu seumur hidup. 

"Peningkatan kompetensi agar pekerja punya jenjang karir dari paling bawah, naik secara terus menerus itu penting. Jadi ketika terjadi kenaikan upah, maka upah itu menyesuaikan kenaikan kompetensi, masa kerja," ujar Menaker Hanif.

Untuk mempercepat peningkatan kompetensi pekerja dan buruh, Kemnaker melakukan terobosan melalui program 3R BLK atau Revitalisasi, Reorientasi, dan Rebranding Balai Latihan Kerja.

3 Balai Latihan Kerja yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BBPLK Bandung Bekasi, dipilih sebagai pusat pengembangan program tahap pertama.

BBPLK Bekasi akan dijadikan sebagai pusat pengembangan kejuruan elektronika dan teknologi informasi. BBPLK Serang ditunjuk sebagai pusat pengembangan kejuruan las dan listrik.

Sementara BBPLK Bandung sebagai pusat pengembangan kejuruan manufaktur dan otomotif.

“BLK akan menghasilkan tenaga kerja terampil yang berlipat ganda. Selain itu syarat pendidikan untuk mengikuti pelatihan BLK juga ditiadakan.”ungkapnya.

Peniadaan syarat pendidikan ini diharapkan dapat membuat BLK menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang memerlukan, terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.

Selain itu, pelatihan di BLK juga tidak memungut biaya kepada para pesertanya.Berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong buruh dan perkerja untuk bergabung dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan di BLK.

Pemerintah juga memperkuat  program pemagangan nasional  dengan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta di seluruh Indonesia.

“Program pemangangan meningkatkan kompetensi buruh. Pelaksanaanya sudah mengacu pada jabatan-jabatan pada perusahaan. Setelah selesai mengikuti program magang, peserta akan di sertifikasi setelah melalui uji kompetensi agar keterampilan mereka di akui, "kata Hanif (*)