TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan malware WannaCry yang meminta tebusan telah merusak infrastruktur puluhan komputer.

Pelayanan Rumah Sakit (RS), kantor swasta dan badan layanan umum terganggu.

Ransomware ini juga menyerang institusi pemerintah.

Untuk itu peneliti intelijen Ridlwan Habib menilai perlu diwaspadai serangan lanjutan dari malware serupa, yang targetnya perbankan dan transportasi.

Menurut Ridlwan, serangan malware sudah menyerang perusahaan telkomunikasi, RS dan kantor publik.

"Bayangkan jika menyerang Bandara. Jadwal take off dan landing pesawat diacak, bisa terjadi crash di udara, " ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI ini saat dihubungi Tribunnews di Rabu (17/5/2017).

Pengaturan sinyal kereta api juga bisa diserang. Akibatnya juga bisa fatal. Koordinasi antar stasiun gagal dan kereta tak terkendali.

"Tapi yang sangat bahaya adalah sistem Air Trafic Control Bandara kita, " ujar Ridlwan.

Sayangnya, menurutnya, belum ada instansi tunggal yang melakukan reaksi cepat terhadap serangan serangan itu.

"Ada pertanyaan, ini ranahnya siapa ? Kominfo, Cyber crime Polri, Polhukam, atau Lembaga Sandi Negara ? " ujarnya.

Sebab, imbuhnya, hingga kini belum ada Badan Siber Nasional yang berfungsi melakukan koordinasi respon cepat terhadap semua jenis serangan siber.

" Lemsaneg punya kemampuan itu namun tidak ada mandat sebagai koordinator. Kominfo untuk urusan ini baru level Dirjen, Cybercrime sudah banyak sekali yang diurusi. Jadi, perlu Badan Siber Nasional, " kata Ridlwan.

Presiden Joko Widodo bisa saja mengeluarkan perpres yang sifatnya memberikan mandat penuh bagi institusi pemerintah menangani masalah cyber.

" Diskursus soal perlu atau tidak Badan Siber sudah basi. Indonesia sudah butuh dan sekarang adalah momentum yang pas, " kata Ridlwan.

Jika Badan Siber terbentuk, maka fungsi koordinasi dan penangkalan serangan siber menjadi lebih baik dan lebih cepat.

"Jangan seperti sekarang yang masing masing instansi berjalan sendiri, " ujarnya.