TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017,  Kamis (18/5/2017), di Istana Negara Jakarta.

"Saya harapkan kepada aparat pengawasan agar penggunaan anggaran ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul-betul. Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik," ujar Presiden.

Anggaran dana desa misalnya, dana yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Baca: Buka Pidato, Jokowi Minta Pimpinan KPK Pindah Tempat Duduk

Mulai dari Rp 20 triliun pada tahun 2015, Rp 47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017.

Oleh sebab itu, para Kepala Desa harus bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien.

"Saya titip Rp 60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik," ungkapnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kepala Negara berharap jajarannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola anggaran pembangunan desa.

Mengingat selama ini para Kepala Daerah lebih disibukan dengan urusan pembuatan laporan dibandingkan turun ke lapangan untuk membangun desanya.

"Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi, sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yang simpel, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwet. Bagaimana Kepala Desa malah tidak mengurus desanya malah mengurus laporannya," kata Presiden.

Baca: KPK Tak Perlu Turun Awasi Dana Desa

Lebih lanjut Presiden menambahkan bahwa perubahan dunia sekarang ini terjadi dengan sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik.

Karenanya, Presiden mengingatkan jajarannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.