Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggaran Desa Triliunan Rupiah, Jokowi Berharap Tidak Ada Kepala Desa Jadi Tersangka

Jokowi meminta jajarannya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.

Penulis: Hasanudin Aco
zoom-in Anggaran Desa Triliunan Rupiah, Jokowi Berharap Tidak Ada Kepala Desa Jadi Tersangka
KOMPAS IMAGES
Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5/2017). 

Berbagai pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan negara lain.

"Saya ingatkan kepada siapapun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain," tuturnya.

Sebagai tahap awal, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air.

Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang dianggarkan pemerintah di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp103 triliun dan di Kementerian Perhubungan sebesar Rp26 triliun untuk tahun anggaran 2017.

"Kita sekarang ingin fokus dengan konsentrasi kepada infrastruktur karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah basic dalam rangka kita menuju ke step berikutnya," ucap Presiden.

Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar anggaran tepat sasaran.

“Anggaran kita juga besar, tapi kalau tidak tepat sasaran, dia (anggaran) tidak akan mengubah apa-apa atau anggaran itu hanya basa-basi asal bisa menyajikan SPJ. Sudah beres tidak tahu kita outputnya apa, tidak tahu kita outcomenya apa,” kata Presiden.

Berita Rekomendasi

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas