Menko PMK Bahas Kemajemukan Bangsa dengan PP Muhammadiyah
Pertemuan membahas soal kemajemukan bangsa dan membangun sinergi melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menemui dan melakukan silaturahmi dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Pertemuan membahas soal kemajemukan bangsa dan membangun sinergi melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Menko PMK diterima secara langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang didampingi oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas serta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Juga hadir dalam pertemuan itu Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.
Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemajemukan dan kemajuan bangsa Indonesia diantaranya kesamaan pandangan tentang perlunya membangun karakter bangsa, upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keadilan ekonomi, serta membahas kesepakatan untuk saling bersinergi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Pada kesempatan itu, ketua umum PP Muhammadiyah turut menyatakan bahwa keluarga besar PP Muhammadiyah akan selalu berkomitmen menjaga persatuan bangsa.
"Pertemuan ini dilakukan untuk membahas tentang bagaimana menjaga toleransi beragama kemudian silaturahmi dan kebhinekaan itu tetap terjaga dan terpelihara di Indonesia ini," jelas Menko Puan saat ditemui usai pertemuan.
Menko PMK juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar pada keluarga besar Muhammadiyah dan mengharapkan sinergi antara pemerintah dengan Muhammadiyah ini dapat selalu berjalan terus sehingga harapannya adalah tidak ada miskomunikasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.
"Kita ini adalah satu saudara dan satu bangsa. Kita harus selalu bersatu walaupun kebhinekaan itu selalu ada. Mari menjaga pluralisme yang ada di Indonesia. Kita harus tetap mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila adalah harga mati yang harus selalu kita jaga," tutup Menko PMK.