TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan dan sejumlah masukan dari Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) terkait tugas dan fungsi DPR. Masukan itu terkait permasalahan kemiskinan, otonomi daerah dan daerah perbatasan.

“Saya kira masukan ini sangat penting secara pendekatan akademis dari berbagai sisi, termasuk dari administrasi negara,” jelas Fadli, usai acara di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Terkait permasalahan kemiskinan, Fadli tak memungkiri masih banyaknya masyarakat Indonesia yang terkategori kurang mampu. Namun, angka kemiskinan itu kembali kepada garis kemiskinan yang ditentukan.

“Ketika garis diturunkan, jumlah orang miskin berubah-ubah. Kalau garis kemiskinan dinaikkan menjadi US$2, maka akan semakin banyak masyarakat miskin. Yang paling, penting kemiskinan itu masih ada dan semakin besar, jika kita melihat dari standar nasional,” kata Fadli.

Sementara terkait masalah otonomi daerah, masukan terkait UU No. 23 Tahun 2014 yang dianggap menjadi upaya desentralisasi, politisi F-Gerindra melihat perlunya hal ini untuk didiskusikan lebih mendalam. Karena memang masih ada sejumlah UU yang perlu di sinkronisasi.

Permasalahan pelayanan di daerah perbatasan, menjadi masukan berikutnya yang disampaikan  AsIAN kepada Fadli. Pelayanan hingga ke tingkat desa, harus digawangi oleh institusi yang bisa secara vertikal sampai ke tingkat paling bawah.

“Saya kira kendalanya adalah bagaimana secara fisik dan non fisik ada tidaknya pelayanan. Pelayanan publik di daerah perbatasan bisa sangat jauh, sehingga seharusnya dipermudah dalam mendapatkan fasilitas, perizinan dan lainnya,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

“Saya kira masih banyak kelemahan berdasar laporan terkait daerah perbatasan dengan Malaysia. Masyarakat di sana banyak yang mendapatkan informasi dan kemudahan justru dari Malaysia, dibanding dari kita. Ini menjadi masukan kita, ke depannya perlu ada kerja sama dengan AsIAN,” tutup Fadli. (Pemberitaan DPR RI)