TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kurang setuju terhadap rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ingin mengaudit pembelian alat utama sistem persenjataan di Kementerian Pertahanan.

Menurut dia, Kemenhan sudah mempunyai Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian di internal.

"Kan ada Irjen. Dia yang mengaudit dong," ujar Ryamizard, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (30/5/2017).

Ia menilai, jika memang ada dugaan penyelewengan dalam pembelian alutsista, sebaiknya Itjen Kemenhan yang mengusutnya.

"Itu (alutsista) kan sudah ada harga-harganya. Tinggal dilihat saja kenapa berubah, tanya saja," ujar Ryamizard.

Ketika ditanya, apakah artinya dia tidak setuju dengan audit oleh BPK, Ryamizard menjawab, "Begini ya kalau ada aturan, silakan saja. Tapi kalau aturannya tidak boleh, ya jangan. Melanggar UU itu," kata dia. 

"Bukan tidak perlu. Tapi ada tempatnya. Kami kan juga koordinasi terus dengan BPK. Enggak main-main koordinasi kami dengan BPK. Intinya kami kerja sama," lanjut Ryamizard.

Diberitakan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proses pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan, salah satunya pembelian helikopter Agusta Westland 101.

Hal tersebut dibenarkan salah satu Anggota BPK Agung Firman Sampurna.

"Panglima minta audit investigatif (pengadaan sejumlah alutsista, salah satunya Agusta Westland 101)," ujar Agung di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Permohonan audit investigatif tersebut sebenarnya sudah lama diajukan.

Namun, saat itu BPK masih fokus menyelesaikan pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga. Artinya, audit investigatif bukan prioritas.

Kini, BPK sudah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga.

Oleh sebab itu, BPK akan mulai membentuk tim yang akan melaksanakan proses audit investigatif alutsista tersebut.

"Dalam waktu dekat tim akan kami susun untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ingat ya, tidak hanya Agusta Westland 101, tapi juga seluruh pengadaan alutsista yang berdasarkan 'risk assesment' kami dianggap berisiko tinggi di Kementerian Pertahanan," ujar Agung.