TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengaku pihaknya menunggu kepastian pemerintah terkait pembentukan Badan Siber Nasional. Pasalnya, melihat berbagai kasus kejahatan siber yang terjadi belakangan ini, membuat Badan Siber Nasional urgent untuk dibentuk.

“Badan Siber ini untuk memberikan perlindungan terhadap negara, bangsa dan rakyat. Sehingga sepakat kita perlu membentuknya. Hanya kami DPR ini sudah lama lebih dari setahun menunggu,” kata Hasanuddin di sela-sela rapat kerja dengan Menkominfo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, wacana pembentukan Badan Siber Nasional itu sudah cukup lama. Bahkan ketika jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM masih dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku, pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan ini.

“Embrio badan siber itu sudah ada. Misalnya di TNI ada, Lembaga Sandi Negara ada, Polri ada, Kominfo ada, termasuk di Kementerian dan Lembaga lain juga ada. Walaupun kriterianya masih kecil. Kan itu bisa dikompilasikan menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan tugas-tugas kesiberan itu,” papar Hasanuddin.

Bahkan hingga kini, ia pun belum mendapat kejelasan, kementerian atau lembaga mana saja yang terlibat dalam Badan Siber Nasional itu. Ia berharap, segera ada kejelasan dari pemerintah. Hasanuddin pun mengingatkan, jika nantinya badan ini dibentuk, harus jelas struktur organisasi, visi dan misi, hingga fungsi dari masing-masing unit kerja yang ada.

“Hal itu sedang dikaji oleh Pemerintah. Mudah-mudahan segera ada kepastian dari Pemerintah. Kita juga berharap segera dikeluarkan sebuah peraturan, untuk segera bekerja,” harap politisi asal dapil Jawa Barat itu. (Pemberitaan DPR RI)