Mereka tetap menuntut penggunaan alat cantrang tetap diperbolehkan.

Namun, hal itu pastinya tidak bisa terjadi, sebab ada tuntutan dari Sang Petinggi Negara Presiden Joko Widodo untuk mempercepat masalah urusan cantrang. Sehingga, mau tidak mau Susi harus menekan nelayan agar beralih ke alat tangkap lain.

Karena, penggunaan alat tangkap ikan cantrang terus menerus akan menghabiskan stok ikan perairan laut Indonesia.

"Saya tidak boleh ngomong cantrang karena Presiden ingin selesai tahun lalu. Ada permintaan keringanan, ya sudah kita kasih sampai 2017 selesai, yang kecil kita ganti alat tangkapnya, dibawah 10 GT, yang besar harus ganti. Bukan suruh ganti, boleh silahkan tapi harus ganti alat tangkapnya. Karena alat tangkap itu akan menghabiskan stok ikan kita," imbuh dia.

Susi mempersilahkan kepada siapapun yang tidak puas dengan kinerjanya untuk melapor ke Presiden Joko Widodo.

Jadi, dirinya mohon jangan urusan perikanan di politisasi.

Pengusaha kapal eks asing juga jangan sedikit-sedikit mengadu ke wakil rakyat terkait kebijakan.

Dalam hal ini, Susi tidak ingin merugikan nelayan, melainkan hanya ingin menguntungkan nelayan.

"Jadi jangan sampai masyarakat jadi alat politisasi dan keserahkahan beberapa pengusaha. Kita tidak mau mengcounter isu yang sama tiap tahun," kata dia.

"Tidak puasa dari kerjaan menteri ya lapor saja kepada presiden, tolong ganti menteri KKP, selesai sudah. Jangan bawa-bawa nelayan yang sekarang sudah diuntungkan dengan hal yang kita lakukan, stok ikan naik, Nilai Tingkat Nelayan naik, usaha perikanan naik," tambah dia.

Membaik

Meski demikian, walaupun banyaknya hujatan yang didera, Susi mengaku kondisi perikanan di Indonesia semakin membaik. Misalnya stok ikan di Indonesia meningkat hingga 12,6 juta ton.

Stok ikan meningkat hampir 100 persen dibandingkan awal pemerintahannya yang hanya 6,5 juta ton.

Tidak hanya itu, Susi juga sukses meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia.