Partai Demokrat: Apa Kampus yang Kritis Hendak Dibuat Jinak oleh Pemerintah?
Sudah ada aturan hukum lain yang bisa menjerat sang rektor tanpa melibatkan Presiden terlalu jauh.
Editor: Hasanudin Aco
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah ingin Presiden terlibat dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri.
"Penentuan rektor akan diambil langsung oleh bapak Presiden, tidak boleh Menristek Dikti. Ini yang kami usulkan. Syukur bisa di Istana pelantikannya," kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (1/6/2017).
Tjahjo mengatakan, salah satu alasan pelibatan Presiden karena perguruan tinggi berperan penting membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik.
Surat terkait usulan tersebut sudah dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara Praktikno dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Menristek dan Dikti M Nasir.
"Supaya dalam upaya menentukan rektor yang sekian persen kewenangan Menristek Dikti itu hukumnya wajib konsultasi dengan Presiden," ucap politisi PDI-P ini.
Penulis: Ihsanuddin
Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul: Partai Demokrat: Apa Kampus Hendak Dibuat Jinak oleh Pemerintah?
