TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan pertemuan tujuh pimpinan parpol membahas RUU Penyelenggara Pemilu.

Mereka melakukan lobi-lobi agar kendala dalam pembahasan RUU Pemilu dapat diatasi.

"Membahas terkait terutama RUU Pemilu kan kan waktu semakin mendesak pihak pemerintah minta segera diselesaikan," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Pertemuan tersebut digelar di kediaman Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Pimpinan Parpol yang hadir yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Hidayat mengungkapkan sejumlah isu yang pembahasannya cukup alot sehingga memerlukan lobi-lobi.

Contohnya, presidential treshold dan parliamentery treshold.

"Saya dengar disepakati juga sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Intinya mereka melakukan lobi agar beragam kendala dalam pembahasan ketentuan RUU pemilu dapat diatasi," kata Hidayat.

Mengenai ambang batas presiden dan parlemen, Hidayat mengatakan adanya sejumlah opsi.

Dimana presidential treshold yakni 20 persen serta 0 persen. Kemudian, parliamentery treshold 4 persen.

"Berapapun kami siap tapi kami dengar ada opsi yang baru yang bisa disepakati. Dari mayoritas fraksi sudah bisa membahas menyepakati, tak lagi ngotot-ngototan posisi awal tapi titik tengah yang bisa disepakati," kata Hidayat.