Pemerintah Diminta Peduli dengan Anti-Drone Sistem Untuk Antisipasi ISIS
Drone di Indonesia sempat populer, karena sempat dibahas oleh Presiden Jokowi sewaktu kampanye 2014 lalu.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi, meminta pemerintah untuk aware (sadar) dengan teknologi drone sistem (pesawat tanpa awak) untuk mengantisipasi berbagai ancaman dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Drone di Indonesia sempat populer, karena sempat dibahas oleh Presiden Jokowi sewaktu kampanye 2014 lalu. Indonesia juga sudah memiliki drone militer sebagai alat intai taktis, tetapi saya tidak mengetahui kapan dan bagaimana pemakaian atau operasinya," kata Bobby dalam keterangan yang diterima, Sabtu (10/6/2017).
Menurutnya, Indonesia sudah mempuyai beberapa drone intai militer yang dimiliki tiga matra TNI, seperti di Angkatan Laut micro drone A4-1000 yang digunakan pasukan elitenya, sampai drone Aerostar TUAV yang beratnya 200 kg dengan daya jelajah sampai 200 km milik TNI Angkatan Darat.
"Bila dimaksudkan untuk menjaga perbatasan Filipina dari kemungkinan ISIS, TNI sudah menyiagakan 1 kapal dengan kemampuan deteksi 24 Nautical Mile, dan juga sudah menggelar beberapa operasi pengintaian dari Skuadron 5 Makassar," katanya.
Politikus Golkar ini menilai pihak TNI sudah mengantisipasi dengan menggelar patroli laut di sepanjang Maluku Utara sampai dengan Sulawesi untuk mencegah masuknya milisi ISIS asal Filipina ke Indonesia.
Penjagaan di perbatasan Indonesia-Filipina, termasuk di pelabuhan-pelabuhan bayangan pun diperkuat demi mencegah penyusupan.
"Perbatasan laut Filipina dengan Indonesia, yang panjangnya 600 nautical mile, idealnya memang dijaga oleh 7 kapal perang. Tapi saat ini rasanya cukup," katanya.